lbh padang
Facebook Twitter Youtube Instagram
Mengungkap fakta dibalik penghentian kasus almarhum Ganti Akmal

“Mengungkap fakta dibalik penghentian kasus almarhum Ganti Akmal”

Mei 9, 2024

Suara Rakyat – Almarhum Ganti Akmal (GA) merupakan tersangka dalam laporan polisi Nomor :LP/53/III/2022/RES AGAM/SPKT/POLDA SUMBAR Kepolisian Resor Agam yang ditangkap di salah satu pondok tempat dia bekerja di Sungai Jariang Kabupaten Agam sekitar pukul 3 sore pada  tanggal 9 Maret 2022. Upaya paksa berupa penangkapan  dilakukan oleh 2 orang anggota Kepolisian Resor Agam  terhadap alm GA dengan alasan melakukan

Selengkapnya »
“Sidang Sengketa Informasi Temuan Dugaan Korupsi 5 Miliar Di Bapenda Sumbar menuju Putusan, Mampukah Komisioner Informasi Sumatera Barat Berikan Hak Atas Informasi Bagi Rakyat?”

“Sidang Sengketa Informasi Temuan Dugaan Korupsi 5 Miliar Di Bapenda Sumbar menuju Putusan, Mampukah Komisioner Informasi Sumatera Barat Berikan Hak Atas Informasi Bagi Rakyat?”

Mei 9, 2024

Suara Rakyat – LBH Padang adalah organisasi masyarakat sipil yang intens dalam Pembelaan Hak Asasi Manusia, mendorong Percepatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan memilih perannya sebagai Monitor Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya terkait polemik pencabutan perpanjangan SK komisioner KI dengan Surat Keputusan gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 dampak

Selengkapnya »
Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

LBH Padang Desak DPRD Sumatera Barat Selesaikan Kisruh Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Daerah Sumbar

Januari 26, 2024

Suara Rakayat – LBH Padang  melakukan monitoring atas temuan kerugian negara sebesar 5 Miliar di Bapenda Sumatera Barat yang dikategorikan oleh inspektorat sumbar sebagai data yang dikecualikan.15 Januari 2024 LBH ajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat namun sengketa kami hanya dicatatkan dan tidak bisa diregister serta tidak bisa diproses lebih lanjut. Situasi ini dikarenakan  Gubernur Sumatera

Selengkapnya »
Negara harus bertanggungjawab hingga menjamin hak atas Informasi Publik tetap terlindungi dan terpenuhi, dan juga LBH Padang meminta Ombudsman dan Komnas HAM mengawal proses ini secara Aktif.

Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

Januari 15, 2024

Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian

Selengkapnya »
Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Januari 12, 2024

Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan

Selengkapnya »
Foto Bencana

Panen Longsor dan Banjir di Sumatera Barat Sebagai Bencana Terencana dan Terorganisir

Januari 4, 2024

Suara Rakyat – Sumatra Barat menandai tutup tahun 2023 dengan banjir dan longsor besar di sisi timur provinsi, di wilayah jurisdiksi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok. Bentang tanah longsor melibas 30 titik di jalan vital penghubung Sumatra Barat-Riau lewat Pangkalan. Di Nagari Koto Alam, banjir juga telah menewaskan satu orang. Kenapa kelindan bencana tersebut terjadi? Kenapa di situ?

Selengkapnya »

Petani Bidar Alam yang dituduh mencuri di tanah sendiri di Tuntut 8 Bulan Kurungan

Januari 3, 2024

Suara Rakyat – Zulkarnaini merupakan pembela HAM di sektor lingkungan hidup yang bekerja sebagai petani, serta mengantungkan hidup pada tanah yang saat ini berkonflik dengan Perusahaan Ranah Andalas Plantation (RAP) yang dituntut 8 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Solok Selatan atas dugaan Pencurian di Lahan Kebun Kelapa sawit dengan pemberatan. Peristiwa ini bermula dari adanya perjanjian yang terjadi antara

Selengkapnya »
lbh padang
Kontak
Jalan Pekan Baru No 11A, Kota Padang, Sumatera Barat
Halaman
Facebook Twitter Instagram Youtube Spotify
© LBH Padang | 2021 - 2022