“MEMBUAT TERANG KEMATIAN KASUS AFIF MAULANA SERTA PENYIKSAAN ANAK-ANAK LAINNYA”

MEMBUAT TERANG KEMATIAN KASUS AFIF MAULANA SERTA PENYIKSAAN ANAK-ANAK LAINNYA

Suara Rakyat – Selasa, 23 Juli 2024 LBH Padang melakukan konferensi pers mengenai update kasus dugaan penyiksaan AM dan kawan-kawannya. Hasil investigasi lanjutan LBH Padang terhadap Tragedi Kuranji tanggal 9 Juni 2024 lalu, LBH Padang menemukan fakta-fakta sebagai berikut: DIAMANKAN BUKAN SAAT TAWURAN TERJADI AFIF dan 18 orang diamankan bukan saat tawuran tapi dugaan akan terjadinya tawuran. Terjadi kejar-kejaran antara

Selengkapnya »
“LBH Padang lapor 3 kasus ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta 2 kasus ke LPSK dan Kompolnas”

“LBH Padang lapor 3 kasus ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta 2 kasus ke LPSK dan Kompolnas”

Suara Rakyat – Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehubungan dengan itu keberadaan Negara memiliki tiga fungsi

Selengkapnya »
Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Suara Rakyat – Jakarta, 2 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak AM (13) dan 17 anak lainnya. Tindakan penyiksaan tersebut dilakukan oleh Dit Samapta Polda Sumbar pada 09 Juni 2024 sehingga menyebabkan satu orang korban anak meninggal dunia dan 17 korban lainnya mengalami luka-luka. Dalam perkembangan terbarunya, pada Kamis, 27 Juni 2024,

Selengkapnya »
"PBHI Sumbar : Stop Impunitas Pelaku Penyiksaan, Negara Harus Segara Ratifikasi OPCAT"

“PBHI Sumbar : Stop Impunitas Pelaku Penyiksaan, Negara Harus Segara Ratifikasi OPCAT”

Suara Rakyat – PBHI melihat dalam kurun waktu 4 tahun ini, kasus kekerasan dan penyiksaan oleh aparat penegak hukum mengalami peningkatan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2023, sebanyak 30 kasus. Motif penyiksaan oleh aparat kepolisian, seringkali terjadi dalam proses penyelidikan, bahkan dalam kasus-kasus tertetu, terduga pelaku lebih dulu disiksa selama diperjalanan menuju kantor polisi agar terduga pelaku mengakui perbuatannya sesuai

Selengkapnya »
"Lembaga Peradilan tidak baik-baik saja, LBH Padang lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK"

“Lembaga Peradilan tidak baik-baik saja, LBH Padang lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK”

Suara Rakyat – Hakim B adalah wajah peradilan kita saat ini yang tidak memahami Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, fakta bahwa lembaga peradilan kita tidak baik baik saja, Hukum ditegakkan oleh wakil tuhan yang arogan yang ketika ia salah dalam memeriksa dan keliru dilakukan penindakan atas perbuatannya malah balik melakukan pengancaman, patut dicurigai ada faktor

Selengkapnya »
“Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri”

“Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri”

Suara Rakyat – 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, AM meregang nyawa setelah diduga mendapat berbagai tindakan penyiksaan

Selengkapnya »
BENARKAH ADA PENYIKSAAN ITU ATAS TRAGEDI KEMATIAN ANAK AM?

“BENARKAH ADA PENYIKSAAN ITU ATAS TRAGEDI KEMATIAN ANAK AM?”

Suara Rakyat – Kapolda Sumbar melakukan konprensi pers pada 23 Juni 2024, ada dua hal yang paling kami cermati dari pernyataan Kapolda Sumbar atas misteri kematian anak AM di Sungai Jembatan Kuranji: Kami menilai Kapolda Sumbar sangat yakin tidak ada penyiksaan saat itu, hal ini ditegaskan dengan pernyataan sudah sesuai prosedur proses pengamanan itu. Kami menolak tegas hal tersebut. Kami

Selengkapnya »
6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi, LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi, LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

Suara Rakyat – Jakarta/Padang, 20 Juni 2024 – Sudah enam tahun berjalannya sanksi paksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PLTU Ombilin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat diberlakukan namun masih belum sepenuhnya ditaati. Ketidakpatuhan pihak PLTU Ombilin atas sanksi paksaan tersebut berdampak pada terus terjadinya pencemaran dan pelanggaran. Guna memastikan penegakan hukum dan terjadinya keadilan bagi masyarakat terdampak dan

Selengkapnya »
Berikan Keadilan Bagi Anak Korban AM Diduga Disiksa Polisi di Jembatan Kuranji Padang

“Berikan Keadilan Bagi Anak Korban AM Diduga Disiksa Polisi di Jembatan Kuranji Padang”

Suara Rakyat – LBH Padang pertanyakan integritas Polisi dalam proses penegakkan hukum terkait berita viral ditemukannya mayat seorang anak di Jembatan By Pass Kuranji pada 9 Juni 2024 lalu. Berdasarkan hasil investigasi kami, anak-anak dituduh akan melakukan tawuran dan kemudian mereka mendapatkan banyak tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Sabhara Polda Sumbar yang melakukan patroli malam itu pada tanggal

Selengkapnya »
“Stop Kriminalisasi Terhadap Petani Pejuang Nagari Kapa, Polres Pasbar Harus Hormati Upaya Hukum Yang Sedang Berjalan”

“Stop Kriminalisasi Terhadap Petani Pejuang Nagari Kapa, Polres Pasbar Harus Hormati Upaya Hukum Yang Sedang Berjalan”

Suara Rakyat – Kriminalisasi terhadap Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa kembali terjadi disaat Upaya hukum sedang berjalan. Dimana pada tanggal 12 Juni 2024 lima orang masyarakat dipanggil oleh Polres Pasaman Barat dengan undangan wawancara klarifikasi terkait pelaporan yang dilaporkan oleh PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I kepada masyarakat yang saat ini sedang memperjuangkan haknya atas tanah untuk penghidupan. Kamis, 13

Selengkapnya »