Siaranpers

Oligarki
Lahan dan Ruang Hidup Di Caplok, Perwakilan Masyarakat Silabu Mengadu ke Komnas HAM Sumba

Pasca aksi damai di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, koalisi penyelamatan hutan mentawai bersama 2 (dua) orang perwakilan masyarakat Silabu Mentawai mengadu ke Komnas HAM Sumatera Barat pada 5 Januari 2022 lalu.

Read more
Covid
Pukul Balik Oligarki: Selamatkan Rakyat dan Semesta

Selama tahun 2021, jumlah pencarian keadilan yang mengadu sebanyak 162 kasus. LBH Padang menangani 30 kasus di Sumatera Barat yang terdiri dari: isu buruh 5 kasus, disabilitas 4 kasus, kekerasan seksual 6 kasus dan sumber daya alam 15 kasus. Sebanyak 162 orang menerima layanan konsultasi dengan penerima manfaat 1.500 KK di isu tanah, 150 KK di isu tambang, 3 lokasi perampasan ruang hidup di Mentawai, 2 desa menjadi korban energi kotor dan mendampingi 3 nagari di Pesisir Selatan karena kerusakan lingkungan.

Read more
PeduliKorban
Polri : Berikan Keadian Bagi Mak Dasni Yang Sudah 11 Tahun Menuntut Keadilan

Memalukan jika 11 tahun sudah mencari keadilan namun dipatahkan dengan alasan berkas telah hilang yang tentunya sangat tidak adil bagi korban

Read more
Buruh
TAHAP MEDIASI DI PERSIDANGAN PHI: NASIB 76 PEKERJA BELUM ADA KEJELASAN

Kami meminta pihak perusahaan jangan terus-menerus mangkir dalam melaksanakan kewajiban dengan alasan kesulitan keuangan.

Read more
Oligarki
Tolak Pemberangusan Ruang Hidup Masyarakat Mentawai

Tolak Pemberangusan Ruang Hidup Masyarakat Mentawai

Read more
Oligarki
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan Yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat!

Hari ini, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya: Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan UU No. 11 […]

Read more
PulihkanUlayat
LBH Padang Pertanyakan Proyek Strategis Nasional yang akan dibangun di Pasaman Barat

LBH Padang mendapatkan informasi akan dibangun Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pasaman Barat yang luasnya mencapai 30.162 Ha. Lokasi tersebut akan didirikan, Pembangunan Kawasan Industri (Kilang minyak, Petrochemical, Oleochemical, Pesawat Terbang, Building, Manufacturing, dan Metallurgy dan makanan dan minuman) International Airport, Highland City (Olympic Park, West Highland City and Housing, University Village & Research […]

Read more
Covid
Hentikan Potensi Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin

Dorong Transparasi Dana Covid-19 di Polda Sumbar, LBH Padang lanjut sidang ajudikasi nonlitigasi dan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Read more
Covid
Dorong Transparasi Dana Covid-19 di Polda Sumbar, LBH Padang lanjut sidang ajudikasi nonlitigasi dan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Dorong Transparasi Dana Covid-19 di Polda Sumbar, LBH Padang lanjut sidang ajudikasi nonlitigasi dan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Read more
Siaranpers
TURUT BERDUKA CITA, BERPULANGNYA NURANI BPK RI

“TURUT BERDUKA CITA, BERPULANGNYA NURANI BPK RI ” Respon Atas Penolakan BPK RI Merevisi Pemberhentian Dengan Hormat CPNS Alde Maulana Alde Maulana adalah seorang penyandang disabilitas yang diduga menjadi korban perampasan hak atas pekerjaan oleh BPK RI. Alde sebelumnya telah lulus menjadi CPNS di BPK Perwakilan Sumbar namun tidak diangkat menjadi PNS BPK pada Maret […]

Read more