Negara harus bertanggungjawab hingga menjamin hak atas Informasi Publik tetap terlindungi dan terpenuhi, dan juga LBH Padang meminta Ombudsman dan Komnas HAM mengawal proses ini secara Aktif.

Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian

Selengkapnya »
Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan

Selengkapnya »
Foto Bencana

Panen Longsor dan Banjir di Sumatera Barat Sebagai Bencana Terencana dan Terorganisir

Suara Rakyat – Sumatra Barat menandai tutup tahun 2023 dengan banjir dan longsor besar di sisi timur provinsi, di wilayah jurisdiksi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok. Bentang tanah longsor melibas 30 titik di jalan vital penghubung Sumatra Barat-Riau lewat Pangkalan. Di Nagari Koto Alam, banjir juga telah menewaskan satu orang. Kenapa kelindan bencana tersebut terjadi? Kenapa di situ?

Selengkapnya »

Petani Bidar Alam yang dituduh mencuri di tanah sendiri di Tuntut 8 Bulan Kurungan

Suara Rakyat – Zulkarnaini merupakan pembela HAM di sektor lingkungan hidup yang bekerja sebagai petani, serta mengantungkan hidup pada tanah yang saat ini berkonflik dengan Perusahaan Ranah Andalas Plantation (RAP) yang dituntut 8 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Solok Selatan atas dugaan Pencurian di Lahan Kebun Kelapa sawit dengan pemberatan. Peristiwa ini bermula dari adanya perjanjian yang terjadi antara

Selengkapnya »
LBH Padang pastikan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tidak Merengut Ruang Hidup Rakyat

LBH Padang pastikan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tidak Merengut Ruang Hidup Rakyat

Suara Rakyat – Pada Senin, 11 Desember 2023, LBH Padang bersama masyarakat sipil di Sumatera Barat melakukan Audiensi di DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sumatera Barat beserta Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Audiensi ini bertujuan

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Sura Rakyat – Selamat hari HAM bagi semua manusia dimuka bumi.Musnahkan penjajahan, penindasan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Hidup rakyat- rakyat yang memerdekakan diri dari penindasan dan pelanggaran HAM dari pemerintah dan perusahaan perampas ruang hidup rakyat. Reclaim kembali Hak Asasi kita. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Di hari HAM ini, kami salah satu organisasi pembela

Selengkapnya »
Kartu Merah Bagi Pengadilan Negeri Padang

Kartu Merah Bagi Pengadilan Negeri Padang

Suara Rakyat – Selasa 5 Desember 2022, Dalam memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jaringan Peduli Perempuan (JPP) Sumbar melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Padang. Aksi ini dihadiri oleh puluhan aktivis masyarakat sipil Sumatera Barat. Aksi ini di tenggarai karena Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Padang belum bersikap Inklusif yang jauh dari aspek pemulihan korban. Pengadilan Negeri Padang pernah

Selengkapnya »
Terungkap. PT RAP Tidak Memiliki Alas Hak Atas Tanah Selama Ini.

Terungkap, PT RAP Tidak Memiliki Alas Hak Atas Tanah Selama Ini

Sura Rakyat – Senin, 5 Desember 2023 Tim Kuasa Hukum masyarakat Bidar Alam (LBH Padang)  melaksanakan Sidang Online di Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dengan agenda persidangan yaitu pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum. Puluhan masyarakat Bidar Alam datang bersolidaritas ke Kejaksaan Negeri Solok Selatan untuk mendukung Masyarakat yang di Kriminalisasi oleh PT. RAP. Saksi jaksa penuntut umum Reni Asmara (Humas PT.

Selengkapnya »
Zero Tolerance, Bagi Pelaku Persekusi Perempuan Di Pesisir Selatan

Zero Tolerance, Bagi Pelaku Persekusi Perempuan Di Pesisir Selatan

Suara Rakyat – Kasus persekusi terhadap dua orang perempuan di Kambang Kabupaten Pesisir Selatan bergulir di Pengadilan Negeri Padang pada Rabu, 4 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Pesisir Selatan. Kejadian persekusi terjadi pada 8 April 2023 lalu, yang mana pelaku persekusi dilakukan oleh ratusan laki-laki. Persekusi hampir berujung femisida kepada kedua orang perempuan karena sempat ada teriakan yang mengancam nyawa

Selengkapnya »