Hari Anti Tambang 2024 Nestapa Tambang Dalam Merampas Ruang Hidup Rakyat

Hari Anti Tambang 2024 Nestapa Tambang Dalam Merampas Ruang Hidup Rakyat

PERNYATAAN PERS LBH PADANG Suara Rakyat – Rabu, 29 Mei 2024, warga masyarakat yang dikorbankan masa depannya dan diduduki ruang-hidupnya oleh industri ekstraktif, terutama industri tambang, serentak menyuarakan peringatan kepada warga masyarakat Indonesia, bahwa setiap miliar rupiah yang masuk ke kantong korporasi tambang dan ke bendahara negara juga menghasilkan kematian, kerusakan yang tidak mungkin dipulihkan atau direklamasi, dan kemelaratan hidup

Selengkapnya »
“Ada apa dengan Pengadilan Tinggi Padang??? Merubah vonis hukuman bersalah pelaku kekerasan seksual menjadi putusan bebas??”

“Ada apa dengan Pengadilan Tinggi Padang??? Merubah vonis hukuman bersalah pelaku kekerasan seksual menjadi putusan bebas??””

Suara Rakyat – LBH Padang menyayangkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 119/PID.Sus/2024/PT.PDG yang memutus bebas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dengan latar belakang pelaku diduga salah satu Manager di PT. Semen Padang. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memutus pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan putusan 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Ketiga hakim pengadilan tinggi yang terdiri

Selengkapnya »
“Desak KEJATI SUMBAR dan jajarannya, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Tubuh Pemerintah Solok Selatan”

“Desak KEJATI SUMBAR dan jajarannya, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Tubuh Pemerintah Solok Selatan”

Suara Rakyat – Solok Selatan salah satu kabupaten yang kurang baik dari sisi demokrasi karena diduga terjadi politik dinasti. Bayangkan saja Bupati adalah ayahnya dan Ketua DPRDnya adalah anak Bupati. Situasi ini membuat check and balance tak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi politik dinasti akan mendorong lebih banyak penyalahgunaan kekuasaan diantaranya kasus-kasus korupsi. Setidaknya ada beberapa dugaan korupsi yang mesti mendapatkan

Selengkapnya »
Mengungkap fakta dibalik penghentian kasus almarhum Ganti Akmal

“Mengungkap fakta dibalik penghentian kasus almarhum Ganti Akmal”

Suara Rakyat – Almarhum Ganti Akmal (GA) merupakan tersangka dalam laporan polisi Nomor :LP/53/III/2022/RES AGAM/SPKT/POLDA SUMBAR Kepolisian Resor Agam yang ditangkap di salah satu pondok tempat dia bekerja di Sungai Jariang Kabupaten Agam sekitar pukul 3 sore pada  tanggal 9 Maret 2022. Upaya paksa berupa penangkapan  dilakukan oleh 2 orang anggota Kepolisian Resor Agam  terhadap alm GA dengan alasan melakukan

Selengkapnya »
“Sidang Sengketa Informasi Temuan Dugaan Korupsi 5 Miliar Di Bapenda Sumbar menuju Putusan, Mampukah Komisioner Informasi Sumatera Barat Berikan Hak Atas Informasi Bagi Rakyat?”

“Sidang Sengketa Informasi Temuan Dugaan Korupsi 5 Miliar Di Bapenda Sumbar menuju Putusan, Mampukah Komisioner Informasi Sumatera Barat Berikan Hak Atas Informasi Bagi Rakyat?”

Suara Rakyat – LBH Padang adalah organisasi masyarakat sipil yang intens dalam Pembelaan Hak Asasi Manusia, mendorong Percepatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan memilih perannya sebagai Monitor Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya terkait polemik pencabutan perpanjangan SK komisioner KI dengan Surat Keputusan gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 dampak

Selengkapnya »
Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

LBH Padang Desak DPRD Sumatera Barat Selesaikan Kisruh Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Daerah Sumbar

Suara Rakayat – LBH Padang  melakukan monitoring atas temuan kerugian negara sebesar 5 Miliar di Bapenda Sumatera Barat yang dikategorikan oleh inspektorat sumbar sebagai data yang dikecualikan.15 Januari 2024 LBH ajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat namun sengketa kami hanya dicatatkan dan tidak bisa diregister serta tidak bisa diproses lebih lanjut. Situasi ini dikarenakan  Gubernur Sumatera

Selengkapnya »
Negara harus bertanggungjawab hingga menjamin hak atas Informasi Publik tetap terlindungi dan terpenuhi, dan juga LBH Padang meminta Ombudsman dan Komnas HAM mengawal proses ini secara Aktif.

Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian

Selengkapnya »