“Benarkah udara yang kami hirup di sijantang Koto adalah udara bersih ?”
Februari 22, 2024
Suara Rakyat – Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian
Suara Rakyat – Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menganggap putusan Majelis Hakim Pengadilan Koto Baru terhadap Zulkarnaini seorang petani Bidar Alam
Suara Rakayat – LBH Padang melakukan monitoring atas temuan kerugian negara sebesar 5 Miliar di Bapenda Sumatera Barat yang dikategorikan oleh inspektorat sumbar sebagai data yang dikecualikan.15 Januari 2024 LBH ajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat namun sengketa kami hanya dicatatkan dan tidak bisa diregister serta tidak bisa diproses lebih lanjut. Situasi ini dikarenakan Gubernur Sumatera
Kamis, 18 Januari 2024, bertepatan dengan 17 tahun Aksi Kamisan berdiri. Sepanjang perjalanannya,
Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian
Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan
Suara Rakyat – Sumatra Barat menandai tutup tahun 2023 dengan banjir dan longsor besar di sisi timur provinsi, di wilayah jurisdiksi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok. Bentang tanah longsor melibas 30 titik di jalan vital penghubung Sumatra Barat-Riau lewat Pangkalan. Di Nagari Koto Alam, banjir juga telah menewaskan satu orang. Kenapa kelindan bencana tersebut terjadi? Kenapa di situ?
Suara Rakyat – LBH Padang melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Bapenda Sumatera Barat yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak 5 Miliar. LBH Padang mengajukan informasi publik guna peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun itikad baik ini tak digubris dan malah ditutupi oleh Inspektorat Daerah Sumatera Barat. Baca Juga: Terkait Kasus Bapenda Sumbar, Publik
Suara Rakyat – Zulkarnaini merupakan pembela HAM di sektor lingkungan hidup yang bekerja sebagai petani, serta mengantungkan hidup pada tanah yang saat ini berkonflik dengan Perusahaan Ranah Andalas Plantation (RAP) yang dituntut 8 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Solok Selatan atas dugaan Pencurian di Lahan Kebun Kelapa sawit dengan pemberatan. Peristiwa ini bermula dari adanya perjanjian yang terjadi antara
Suara Rakyat – Pada Senin, 11 Desember 2023, LBH Padang bersama masyarakat sipil di Sumatera Barat melakukan Audiensi di DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sumatera Barat beserta Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Audiensi ini bertujuan