6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi, LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi, LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

Suara Rakyat – Jakarta/Padang, 20 Juni 2024 – Sudah enam tahun berjalannya sanksi paksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PLTU Ombilin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat diberlakukan namun masih belum sepenuhnya ditaati. Ketidakpatuhan pihak PLTU Ombilin atas sanksi paksaan tersebut berdampak pada terus terjadinya pencemaran dan pelanggaran. Guna memastikan penegakan hukum dan terjadinya keadilan bagi masyarakat terdampak dan

Selengkapnya »
Berikan Keadilan Bagi Anak Korban AM Diduga Disiksa Polisi di Jembatan Kuranji Padang

“Berikan Keadilan Bagi Anak Korban AM Diduga Disiksa Polisi di Jembatan Kuranji Padang”

Suara Rakyat – LBH Padang pertanyakan integritas Polisi dalam proses penegakkan hukum terkait berita viral ditemukannya mayat seorang anak di Jembatan By Pass Kuranji pada 9 Juni 2024 lalu. Berdasarkan hasil investigasi kami, anak-anak dituduh akan melakukan tawuran dan kemudian mereka mendapatkan banyak tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Sabhara Polda Sumbar yang melakukan patroli malam itu pada tanggal

Selengkapnya »
“Stop Kriminalisasi Terhadap Petani Pejuang Nagari Kapa, Polres Pasbar Harus Hormati Upaya Hukum Yang Sedang Berjalan”

“Stop Kriminalisasi Terhadap Petani Pejuang Nagari Kapa, Polres Pasbar Harus Hormati Upaya Hukum Yang Sedang Berjalan”

Suara Rakyat – Kriminalisasi terhadap Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa kembali terjadi disaat Upaya hukum sedang berjalan. Dimana pada tanggal 12 Juni 2024 lima orang masyarakat dipanggil oleh Polres Pasaman Barat dengan undangan wawancara klarifikasi terkait pelaporan yang dilaporkan oleh PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I kepada masyarakat yang saat ini sedang memperjuangkan haknya atas tanah untuk penghidupan. Kamis, 13

Selengkapnya »
MENILIK PERLAWANAN RAKYAT DI PANGGUNG RAKYAT “KAPA BERSUARA”

MENILIK PERLAWANAN RAKYAT DI PANGGUNG RAKYAT “KAPA BERSUARA”

Suara Rakyat – Padang – Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa secara berkolektif dan swadaya melaksanakan perhelatan Panggung Rakyat yang diikuti oleh puluhan mahasiswa, seniman, Musisi, budayawan dan aktivis di Jorong Malasiro, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat-Sabtu 17-18 Mei 2024. Panggung rakyat tersebut merupakan kegiatan kolaborasi seni – perjuangan yang didalamnya diisi banyak kegiatan dalam membahas

Selengkapnya »
Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM Sumatera Barat Gelar Aksi Tolak Bala di Pengadilan Negeri Padang

Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM Sumatera Barat Gelar Aksi Tolak Bala di Pengadilan Negeri Padang

Suara Rakyat – Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas Pengancaman 2 (dua) PBH perempuan LBH Padang oleh salah satu Hakim PN Padang. Koalisi masyarakat sipil pembela HAM Sumatera Barat yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, pegiat social dan masyarakat sipil lainnya mengadakan Aksi Tolak Bala di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada Senin 10 Juni 2024.Massa aksi yang tergabung

Selengkapnya »
"Buntut Pelaporan Etik Hakim oleh LBH Padang, 2 Pengabdi LBH Padang diancam dengan ancaman Kekerasan"

“Buntut  Pelaporan Etik Hakim oleh LBH Padang, 2 Pengabdi LBH Padang diancam dengan ancaman Kekerasan”

Suara Rakyat – Rabu, 5 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Terjadi Pengancaman oleh seorang Hakim bernama Basman terhadap Advokat Publik perempuan yang sedang menunggu antrian sidang di dalam ruang persidangan ruang Candra di Pengadilan Negeri Padang. Awal mulanya dua orang perempuan aktivis sekaligus advokat publik LBH Padang datang ke Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan Persidangan perdata.  Saat sedang menunggu dihampiri

Selengkapnya »
“Sidang Komisi Informasi LBH Padang dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); seberapa penting membuka informasi aktivitas PLTU Ombilin?"

“Sidang Komisi Informasi LBH Padang dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); seberapa penting membuka informasi aktivitas PLTU Ombilin?”

Suara Rakyat – Bertempat di Ruang sidang Komisi Informasi Pusat di Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Ketua Majelis Komisioner membuka sidang ke-5 sengketa informasi yang dengan Pemohon LBH Padang dan Termohon Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan (KLHK), Selasa, 4 Juni 2024. “Sidang dibuka terbuka untuk umum, silahkan Pemohon dan Termohon duduk. Agenda kita hari ini pemeriksaan Hasil Uji Konsekuensi

Selengkapnya »
Hari Anti Tambang 2024 Nestapa Tambang Dalam Merampas Ruang Hidup Rakyat

Hari Anti Tambang 2024 Nestapa Tambang Dalam Merampas Ruang Hidup Rakyat

PERNYATAAN PERS LBH PADANG Suara Rakyat – Rabu, 29 Mei 2024, warga masyarakat yang dikorbankan masa depannya dan diduduki ruang-hidupnya oleh industri ekstraktif, terutama industri tambang, serentak menyuarakan peringatan kepada warga masyarakat Indonesia, bahwa setiap miliar rupiah yang masuk ke kantong korporasi tambang dan ke bendahara negara juga menghasilkan kematian, kerusakan yang tidak mungkin dipulihkan atau direklamasi, dan kemelaratan hidup

Selengkapnya »
“Ada apa dengan Pengadilan Tinggi Padang??? Merubah vonis hukuman bersalah pelaku kekerasan seksual menjadi putusan bebas??”

“Ada apa dengan Pengadilan Tinggi Padang??? Merubah vonis hukuman bersalah pelaku kekerasan seksual menjadi putusan bebas??””

Suara Rakyat – LBH Padang menyayangkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 119/PID.Sus/2024/PT.PDG yang memutus bebas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dengan latar belakang pelaku diduga salah satu Manager di PT. Semen Padang. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memutus pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan putusan 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Ketiga hakim pengadilan tinggi yang terdiri

Selengkapnya »
“Desak KEJATI SUMBAR dan jajarannya, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Tubuh Pemerintah Solok Selatan”

“Desak KEJATI SUMBAR dan jajarannya, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Tubuh Pemerintah Solok Selatan”

Suara Rakyat – Solok Selatan salah satu kabupaten yang kurang baik dari sisi demokrasi karena diduga terjadi politik dinasti. Bayangkan saja Bupati adalah ayahnya dan Ketua DPRDnya adalah anak Bupati. Situasi ini membuat check and balance tak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi politik dinasti akan mendorong lebih banyak penyalahgunaan kekuasaan diantaranya kasus-kasus korupsi. Setidaknya ada beberapa dugaan korupsi yang mesti mendapatkan

Selengkapnya »