AKSI MASYARAKAT PETANI PEJUANG NAGARI KAPA “MENUNTUT JANJI BUPATI PASAMAN BARAT”

AKSI MASYARAKAT PETANI PEJUANG NAGARI KAPA “MENUNTUT JANJI BUPATI PASAMAN BARAT”

Suara Rakyat – Janji Bupati Pasaman Barat yang disampaikan kepada masyarakat pada 18 Desember 2021 untuk segera menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat petani pejuang Nagari Kapa dengan Perusahaan (PT. PHP I) yang tidak direalisasikan hingga hari ini. Masyarakat petani pejuang Nagari Kapa melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Rabu, 3 April 2024. Atnurmeli, Perempuan petani

Selengkapnya »
“Berbagai akal bulus Pengusaha untuk meniadakan hak pekerja, Polda Tindaklanjuti dengan Pemanggilan Saksi dan Pengumpulan Bukti”

“Berbagai akal bulus Pengusaha untuk meniadakan hak pekerja, Polda Tindaklanjuti dengan Pemanggilan Saksi dan Pengumpulan Bukti”

Suara rakyat – 25 Maret 2024, Polda Sumbar telah melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV Sinar Bening. CV Sinar Bening dengan itikad buruk bersikukuh tidak membayar hak pesangon pekerja yang telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Pekerja telah melapor ke Polda Sumbar sebagaimana surat tanda terima

Selengkapnya »
"Sidang Sengketa Informasi Digelar, Inspektorat Daerah Sumbar Enggan Berikan Informasi Terkait Temuan Indikasi Korupsi di Bapenda Sebesar 5 Miliar"

“Sidang Sengketa Informasi Digelar, Inspektorat Daerah Sumbar Enggan Berikan Informasi Terkait Temuan Indikasi Korupsi di Bapenda Sebesar 5 Miliar”

Suara Rakyat – Padang 25 Maret 2024 digelar sidang ke II permohonan informasi dan data dengan Nomor register : 01/I/KISB-PS/2024. Sengketa informasi ini terjadi antara LBH Padang sebagai Pemohon melawan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon. Sengketa informasi ini muncul berkenaan dengan pengajuan informasi dan data LBH Padang kepada Inspektorat Daerah Sumatera Barat atas temuan dugaan korupsi anggaran 5

Selengkapnya »
INDONESIA BUTUH POLISI YANG PRESISI BUKAN POLISI PELAKU EXTRA JUDICIAL KILLING

INDONESIA BUTUH POLISI YANG  PRESISI BUKAN POLISI PELAKU EXTRA JUDICIAL KILLING

Suara rakyat – Di dalam penegakan hukum seringkali dicemari dengan pelanggaran HAM yang menciderai kualitas penegakan hukum di negara Indonesia. Pelanggaran HAM yang seringkali terjadi berupa tindakan penyiksaan yang dimulai di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang kepolisian. Penyelidikan atau penyidikan dengan penyiksaan ditenggarai untuk mencapai pengakuan tersangka yang mempermudah proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Alibi kepolisian melakukan

Selengkapnya »
Sidang Permintaan informasi LBH Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Emisi PLTU harus terbuka untuk Publik

“Sidang Permintaan Informasi LBH Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Emisi PLTU harus terbuka untuk Publik”

Suara rakyat – Rabu, 13 Maret 2024 Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan sidang sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta. ini merupakan sidang ke-3 dengan agenda sidang pembuktian oleh LBH Padang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sidang sengketa informasi diketuai oleh Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha bersama Gede Narayana dan Handoko Agung

Selengkapnya »
Tidak Membayarkan kewajiban, Pengusaha Dilaporkan Ke Kepolisian

Tidak Membayarkan kewajiban, Pengusaha Dilaporkan Ke Kepolisian

Suara Rakyat – Maria Theresiali, perempuan lansia yang telah bekerja 31 tahun di CV Sinar Bening di pecat tanpa diberikan hak normatifnya sesuai aturan yang berlaku. April 2020, Maria meminta pendampingan LBH Padang untuk memperjuangan hak pesangonnya di Pengadilan Industrial Padang pada Pengadilan Negeri Padang. Hakim telah memutuskan dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPdg. jo Nomor: 450 K/Pdt.Sus-PHI/2021 mengabulkan gugatan Maria. CV

Selengkapnya »

Hasil Joint Monitoring Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Peradilan Provinsi Sumatera Barat

Sebuah Catatan Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, langkah-langkah menuju perlindungan hak perempuan di hadapan hukum di Indonesia semakin konkrit. Peraturan ini menjadi pijakan penting sekaligus menjadi panduan dalam menciptakan keadilan gender dan memberikan panduan bagi penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Provinsi Sumatera Barat memiliki dinamika yang khas yang menjadi

Selengkapnya »