Negara harus bertanggungjawab hingga menjamin hak atas Informasi Publik tetap terlindungi dan terpenuhi, dan juga LBH Padang meminta Ombudsman dan Komnas HAM mengawal proses ini secara Aktif.

Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian

Selengkapnya »
Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Inspektorat Sumbar Tutupi Informasi Publik Dugaan Penyelewengan Dana 5 Miliar oleh Pejabat Bapenda Sumbar

Suara Rakyat – LBH Padang melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Bapenda Sumatera Barat yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak 5 Miliar. LBH Padang mengajukan informasi publik guna peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun itikad baik ini tak digubris dan malah ditutupi oleh Inspektorat Daerah Sumatera Barat. Baca Juga: Terkait Kasus Bapenda Sumbar, Publik

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Sura Rakyat – Selamat hari HAM bagi semua manusia dimuka bumi.Musnahkan penjajahan, penindasan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Hidup rakyat- rakyat yang memerdekakan diri dari penindasan dan pelanggaran HAM dari pemerintah dan perusahaan perampas ruang hidup rakyat. Reclaim kembali Hak Asasi kita. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Di hari HAM ini, kami salah satu organisasi pembela

Selengkapnya »
Suara Rakyat - Pasca dugaan kriminalisasi terhadap 6 petani Bidar Alam, LBH Padang ajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru. LBH Padang mengajukan praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi 6 petani Bidar Alam. 

Nasib 6 Petani Bidar Alam, (diduga) ditipu Perusahaan, (diduga) di Kriminalisasi Kepolisian

Suara Rakyat – Pasca dugaan kriminalisasi terhadap 6 petani Bidar Alam, LBH Padang ajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru. LBH Padang mengajukan praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi 6 petani Bidar Alam.  Saat ini 6 orang masyarakat Bidar Alam telah ditetapkan sebagai Tersangka dan juga telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam kasus dugaan

Selengkapnya »
Temukan Banyak Dugaan Kebocoran Anggaran di Pemprov Sumbar, LBH Padang Datangi Kantor Gubernur Sumbar

Temukan Banyak Dugaan Kebocoran Anggaran di Pemprov Sumbar, LBH Padang Datangi Kantor Gubernur Sumbar

Temukan Banyak Dugaan Kebocoran Anggaran di Pemprov Sumbar, LBH Padang Datangi Kantor Gubernur Sumbar​ Berdasarkan monitoring LBH Padang, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 16.886.948.059 didalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor:40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tertanggal 6 Mei 2021. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi 2021, kami mendorong Gubernur

Selengkapnya »

LBH Padang Ajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Terkait Dana Covid​

LBH Padang Ajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Terkait Dana Covid Saat ini LBH Padang bersama Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengawal penggunaan dana Covid-19 di berbagai instansi pemerintahan di  Sumatera Barat. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk peran serta dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Selengkapnya »

TIDAK ADIL : SIDANG KODE ETIK PENYIKSAAN OLEH 6 APARAT POLRES TANAH DATAR

TIDAK ADIL : SIDANG KODE ETIK PENYIKSAAN OLEH 6 APARAT POLRES TANAH DATAR Penegakan Hukum atas penyiksaan yang dilakukan oleh 6 aparat Polres Tanah Datar terhadap Viora Andika yang ditangkap akibat kasus pencurian motor berlangsung penuh drama dan intrik. Keenam aparat polres tanah datar yang bernama Kusrianto, Febrizaldi, Irvan Tri Nanda, Putra Tambunan, Yoga Kurniawan dan Arnold J Sinaga hanya

Selengkapnya »