Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

LBH Padang Desak DPRD Sumatera Barat Selesaikan Kisruh Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Daerah Sumbar

Suara Rakayat – LBH Padang  melakukan monitoring atas temuan kerugian negara sebesar 5 Miliar di Bapenda Sumatera Barat yang dikategorikan oleh inspektorat sumbar sebagai data yang dikecualikan.15 Januari 2024 LBH ajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat namun sengketa kami hanya dicatatkan dan tidak bisa diregister serta tidak bisa diproses lebih lanjut. Situasi ini dikarenakan  Gubernur Sumatera

Selengkapnya »
Foto Bencana

Panen Longsor dan Banjir di Sumatera Barat Sebagai Bencana Terencana dan Terorganisir

Suara Rakyat – Sumatra Barat menandai tutup tahun 2023 dengan banjir dan longsor besar di sisi timur provinsi, di wilayah jurisdiksi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok. Bentang tanah longsor melibas 30 titik di jalan vital penghubung Sumatra Barat-Riau lewat Pangkalan. Di Nagari Koto Alam, banjir juga telah menewaskan satu orang. Kenapa kelindan bencana tersebut terjadi? Kenapa di situ?

Selengkapnya »
LBH Padang pastikan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tidak Merengut Ruang Hidup Rakyat

LBH Padang pastikan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tidak Merengut Ruang Hidup Rakyat

Suara Rakyat – Pada Senin, 11 Desember 2023, LBH Padang bersama masyarakat sipil di Sumatera Barat melakukan Audiensi di DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sumatera Barat beserta Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Audiensi ini bertujuan

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Sura Rakyat – Selamat hari HAM bagi semua manusia dimuka bumi.Musnahkan penjajahan, penindasan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Hidup rakyat- rakyat yang memerdekakan diri dari penindasan dan pelanggaran HAM dari pemerintah dan perusahaan perampas ruang hidup rakyat. Reclaim kembali Hak Asasi kita. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Di hari HAM ini, kami salah satu organisasi pembela

Selengkapnya »
Terungkap. PT RAP Tidak Memiliki Alas Hak Atas Tanah Selama Ini.

Terungkap, PT RAP Tidak Memiliki Alas Hak Atas Tanah Selama Ini

Sura Rakyat – Senin, 5 Desember 2023 Tim Kuasa Hukum masyarakat Bidar Alam (LBH Padang)  melaksanakan Sidang Online di Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dengan agenda persidangan yaitu pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum. Puluhan masyarakat Bidar Alam datang bersolidaritas ke Kejaksaan Negeri Solok Selatan untuk mendukung Masyarakat yang di Kriminalisasi oleh PT. RAP. Saksi jaksa penuntut umum Reni Asmara (Humas PT.

Selengkapnya »
Suara Rakyat - Pasca dugaan kriminalisasi terhadap 6 petani Bidar Alam, LBH Padang ajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru. LBH Padang mengajukan praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi 6 petani Bidar Alam. 

Nasib 6 Petani Bidar Alam, (diduga) ditipu Perusahaan, (diduga) di Kriminalisasi Kepolisian

Suara Rakyat – Pasca dugaan kriminalisasi terhadap 6 petani Bidar Alam, LBH Padang ajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru. LBH Padang mengajukan praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi 6 petani Bidar Alam.  Saat ini 6 orang masyarakat Bidar Alam telah ditetapkan sebagai Tersangka dan juga telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam kasus dugaan

Selengkapnya »
Seri Mentawai Simarot: Kembali ke Oinan. Bukan Perpanjang Jalan Bongkar Hutan

Seri Mentawai Simarot: Kembali ke Oinan. Bukan Perpanjang Jalan Bongkar Hutan

  “Kemajuan atau Peminggiran? Mentawai di Bawah Stigma, Proyek, dan Perusakan.” Oleh: Indira Suryani* Mentawai selalu terlupakan dan termarginalkan di Provinsi Sumatera Barat yang didominasi oleh peradaban Minangkabau. Stigma tertinggal, primitif dan terbelakang menjadi gambaran Mentawai dalam program-program pemerintah dan pembicaraan khalayak. Dibalik stigma itu, Sumatra Barat daratan dan Jakarta selalu menyerbu mentawai dengan berbagai proyek-proyek yang menghancurkan air, tanah,

Selengkapnya »
Walikota Padang Berhenti Hadapkan PKL Pantai Padang dengan Satpol PP dan Aparat

Walikota Padang Berhenti Hadapkan PKL Pantai Padang dengan Satpol PP dan Aparat

Suara Rakyat – Kisruh pantai Padang seminggu terakhir ini bergulir terus menerus. Atas kejadian itu, perempuan PKL tak bisa berjualan selama 1 minggu. Disisi lain, pernyataan Walikota dan Wakil Walikota Padang jauh dari perspektif HAM, penuh dengan stigma dan tidak memperhatikan kepentingan semua pihak. Baca juga: Masyarakat Air Bangis dan Bidar Alam datangi Kementerian ATR/BPN Desak kasus konflik agraria Kepala daerah

Selengkapnya »
Babak baru kriminalisasi bidar alam

Babak Baru Kriminalisasi masyarakat Bidar Alam

Konflik PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) dengan masyarakat Nagari Bidar Alam dan Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan kembali berujung kepada penetapan 6 orang tersangka masyarakat oleh Polres Solok Selatan. Pemanggilan enam orang masyarakat di Bidar alam ini berawal dari laporan polisi Nomor : LP/168/IX/2020/SPKT terkait tindak pidana pencurian pada tanggal 14 September 2020 yang dilaporkan pihak perusahaan.

Selengkapnya »