LBH Padang Menangkan 3,5 M Pesangon Bagi 76 Pekerja Pt Inkud Agritama
September 1, 2022
LBH Padang bersama 76 karyawan PT Inkud Agritama menangkan kembali Kasasi melawan PT Inkud Agritama. PT Inkud Agritama
LBH Padang bersama 76 karyawan PT Inkud Agritama menangkan kembali Kasasi melawan PT Inkud Agritama. PT Inkud Agritama
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang membebaskan 13 orang terdakwa atas dugaan korupsi pembangunan Tol di Taman Keanekaragaman Hayati di Parit Malintang
Dalam pertemuan, masyarakat Lundar mendesak Kepala Dinas ESDM yang disampaikan oleh Datuak Pucuak Adat (Japilus Sapari S.Si) Masyarakat Lundar menolak Izin tambang seluas 196 Ha pada PT DaViena Pasaman. Dalam surat pernyataan, 85 % warga Lundar menolak pembangunan tambang batu Silika. Akan tetapi, sepanjang 2021 secara diam-diam pihak perusahaan melanjutkan pengurusan izin pertambangan tersebut dengan beberapa kejanggalan. Perusahaan tetap melakukan pengukuran lahan hingga pemancangan yang dilakukan secara tersembunyi dan menurunkan alat berat sehingga mendapatkan penolakan dari masyarakat.
Hari jadi atau hari lahir seringkali diekspresikan dengan momen kebahagiaan dan tawa. Begitupun ketika hari lahir suatu daerah akan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan perhelatan-perhelatan kebahagiaan. Seperti saat ini perayaan dirgahayu Solok Selatan yang akan menjadi momen curhat korban pelanggaran HAM dari masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin yang berpuluh-puluh tahun menderita akibat berkonflik dengan PT Ranak Andalas Plantation (RAP).
Pasca aksi damai di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, koalisi penyelamatan hutan mentawai bersama 2 (dua) orang perwakilan masyarakat Silabu Mentawai mengadu ke Komnas HAM Sumatera Barat pada 5 Januari 2022 lalu.
Kami meminta pihak perusahaan jangan terus-menerus mangkir dalam melaksanakan kewajiban dengan alasan kesulitan keuangan.
Tolak Pemberangusan Ruang Hidup Masyarakat Mentawai
Hari ini, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya: Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
LBH Padang mendapatkan informasi akan dibangun Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pasaman Barat yang luasnya mencapai 30.162 Ha. Lokasi tersebut akan didirikan, Pembangunan Kawasan Industri (Kilang minyak, Petrochemical, Oleochemical, Pesawat Terbang, Building, Manufacturing, dan Metallurgy dan makanan dan minuman) International Airport, Highland City (Olympic Park, West Highland City and Housing, University Village & Research Center, Central Work District &
Cabut Undang-Undang Minerba Masa pandemi Covid-19 dimanfaatkan oleh negara untuk menggolkan regulasi yang merugikan kepentingan rakyat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merugikan warga sekitar tambang, ruang hidup rakyat, lingkungan dan masa depan anak cucu nantinya. Aktivitas pertambangan di Indonesia acapkali mencatatkan sejarah perampasan ruang hidup rakyat,