DINILAI TIDAK MEMILIKI IZIN YANG CLEAR, STOCKPILE BATU BARA DI JALAN LINTAS PADANG-PAINAN MILIK CV. ALVA ELANG HARUS DITUTUP SELAMANYA.

DINILAI TIDAK MEMILIKI IZIN YANG CLEAR, STOCKPILE BATU BARA DI JALAN LINTAS PADANG-PAINAN MILIK CV. ALVA ELANG HARUS DITUTUP SELAMANYA

Suara Rakyat – Menyikapi aktivitas stockpile batu bara yang diduga beroperasi tanpa Izin Lingkungan di Bungus, Teluk Kabung, LBH Padang bersama dengan masyarakat terdampak mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk menghadiri pembahasan permohonan penapisan dokumen kegiatan penumpukan batu bara atau stockpile CV. Alva Elang. Padang, 23 Oktober 2024. Penapisan dokumen kegiatan CV Alva Elang ini dilakukan oleh Dinas

Selengkapnya »
Kelulusan Wawancara Kalabahu 2024

PESERTA LOLOS WAWANCARA KALABAHU 2024

Kalabahu – Hai anak muda! Selamat kepada semua peserta yang telah berhasil melewati wawancara Kalabahu 2024 di LBH Padang! Panitia terkesan atas cerita-cerita keren dan menarik yang kalian bagikan selama proses wawancara Kalabahu 2024. Namun karena keterbatasan kuota, panitia  telah melakukan kurasi bagi kamu kamu yang layak mengikuti Kalabahu 2024. Berikut kami lampirkan nama-nama yang lulus wawancara dan bisa mengikuti

Selengkapnya »
Pengumuman Kelulusan Administrasi Kalabahu LBH Padang 2024

PESERTA LOLOS ADMINISTRASI KALABAHU 2024

Kalabahu – Hai anak muda! Setelah melalui serangkaian proses seleksi administrasi dan hasil rapat panitia, berikut ini adalah daftar calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal yang sudah disertakan. No. Nama Instansi/Komunitas   Gender 1 Emirul Ikhsan UIN Imam Bonjol Padang   Laki-laki 2 Meldi Aprianto UIN Sultan Syarif Kasim Riau  

Selengkapnya »
"Diskusi Publik di Sipora, Mentawai : “Hak-Hak Masyarakat Adat, Khususnya Perlindungan Terhadap Kepercayaan Lokal Mentawai”

“Diskusi Publik di Sipora, Mentawai : “Hak-Hak Masyarakat Adat, Khususnya Perlindungan Terhadap Kepercayaan Lokal Mentawai”

Suara Rakyat – Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat sudah sangat sering digaungkan, adanya Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 pasal 3, UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU/IX/2012 (Putusan MK 35) pada 16 Mei 2013 hasil judicial review terhadap Undang-Undang No 41 Tahun

Selengkapnya »
"Akses Keadilan Harus Terjamah Bagi Semua Masyarakat: LBH Padang Launching Posko Layanan Bantuan Hukum Gratis di Kabupaten Kepulauan Mentawai”

“Akses Keadilan Harus Terjamah Bagi Semua Masyarakat: LBH Padang Launching Posko Layanan Bantuan Hukum Gratis di Kabupaten Kepulauan Mentawai”

Suara Rakyat – Mentawai, 12 September 2024, LBH Padang selaku Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH.-02.HN.03.03 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021, melakukan perluasan wilayah bantuan hukum dengan membuka posko layanan bantuan hukum gratis di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perluasan wilayah bantuan hukum ini merupakan implementasi dari

Selengkapnya »
Diduga Telah Menutupi Informasi Publik, LBH Padang Menggugat Polda Sumatera Barat Ke Komisi Informasi

Diduga Telah Menutupi Informasi Publik, LBH Padang Menggugat Polda Sumatera Barat Ke Komisi Informasi

Suara Rakyat – Padang 28 Agustus 2024, LBH Padang selaku kuasa hukum Alm. Afif Maulana dan anak-anak serta orang dewasa lainnya yang diduga menjadi korban penyiksaan dalam Tragedi Kuranji pada tanggal 9 Juni 2024 lalu, menggugat Kepolisian Daerah Sumatera Barat ke Komisi Informasi Sumatera Barat. Gugatan sengketa informasi publik ini diajukan karena pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat diduga telah menutup-nutupi

Selengkapnya »
“Diduga Lakukan Maaladministrasi, LBH Padang Bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan Laporkan Polda Sumbar ke Ombudsman”

Diduga Lakukan Maaladministrasi, LBH Padang Bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan Laporkan Polda Sumbar ke Ombudsman

Suara Rakyat – Padang 13 Agustus 2024,  LBH Padang bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan merupakan kuasa hukum Alm. Afif Maulana dan anak-anak serta orang dewasa lainnya yang diduga menjadi korban penyiksaan dalam Tragedi Kuranji pada tanggal 9 Juni 2024 lalu, melaporkan Kepolisian Daerah Sumatera Barat ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat atas dugaan maaladministrasi yang dilakukan oleh instansi penegak hukum

Selengkapnya »
“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

Suara Rakyat – Padang 05 Agustus 2024, Komisi Informasi Sumatera Barat menggelar sidang putusan permohonan informasi dan data dengan Nomor Register 01/I/KISB-PS/2024. Sengketa informasi ini diajukan oleh LBH Padang sebagai Pemohon melawan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon. Sengketa informasi ini muncul setelah pengajuan permohonan informasi dan data oleh LBH Padang melalui Surat Nomor: 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023

Selengkapnya »
Berikan keadilan untuk Afif Maulana, penyidik segera lakukan otopsi ulang!

Berikan Keadilan Untuk Afif Maulana,Penyidik Segera Lakukan Autopsi Ulang!

Suara Rakyat – Aksi kamisan padang kembali menggelar aksi untuk mendesak persetujuan ekshumasi oleh kepolisian di Polresta Padang, Kamis, 1 Agustus 2024. Salah satu peserta aksi Muhammad Jalali menjelaskan aksi kamisan ini dilakukan dalam rangka mencari keadilan untuk Afif yang diduga direnggut hak asasi manusianya. “Dalam hal ini kami mendesak Polresta agar menyetujui ekshumasi dan autopsi ulang jenazah almarhum Afif

Selengkapnya »
6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi; LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

KLHK Tidak Kunjung Tegas Terhadap Sanksi PLTU Ombilin, LBH Padang Gugat ke PTUN Jakarta Timur

Suara Rakyat – Padang, 31 Juli 2024 – Sidang perdana gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilangsungkan secara online melalui website Mahkamah Agung (e-court) dengan agenda Pembacaan gugatan dan putusan sela. Gugatan yang dilakukan oleh LBH Padang terkait tindakan administrasi KLHK yang tidak melakukan perbuatan konkrit berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan terhadap

Selengkapnya »