Selasa, 15 Maret 2021 Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat membacakan putusan sengketa informasi yang mengabulkan semua permohonan informasi dan data LBH Padang. Komisi Informasi Sumbar mengabulkan informasi dan data yang diajukan LBH Padang yang terdiri dari
Dalam pertemuan, masyarakat Lundar mendesak Kepala Dinas ESDM yang disampaikan oleh Datuak Pucuak Adat (Japilus Sapari S.Si) Masyarakat Lundar menolak Izin tambang seluas 196 Ha pada PT DaViena Pasaman. Dalam surat pernyataan, 85 % warga Lundar menolak pembangunan tambang batu Silika. Akan tetapi, sepanjang 2021 secara diam-diam pihak perusahaan melanjutkan pengurusan izin pertambangan tersebut dengan beberapa kejanggalan. Perusahaan tetap melakukan pengukuran lahan hingga pemancangan yang dilakukan secara tersembunyi dan menurunkan alat berat sehingga mendapatkan penolakan dari masyarakat.
Namun saat keluarga kembali ke Mako Polres Agam tersebut, Polisi mengaku Ganti telah dibawa kepada Rumah Sakit (RS) yang ada di Padang. Kekawatiran kian memuncak disaat salah seorang anggota polisi datang ke rumah dan meminta BPJS milik korban namun tidak diberikan. Kecurigaan atau kejanggalan tersebut makin terkonfirmasi setelah jasad Ganti Akmal dipulangkan dalam kondisi lebam, babak belur, sebagaimana telah disebutkan diatas
oalisi Penyelamatan Hutan Masa Depan Mentawai menggelar aksi Pekan Masijago Mentawai yang bertujuan untuk melindungi ruang hidup dan kelola masyarakat Mentawai. Hari Kamis, 10 Februari 2022 koalisi melakukan hearing dengan Gubernur Sumbar yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kabid Kewaspadaan Kesabangpol Sumatera Barat,
Koalisi Anti Penyiksaan Dampingi Keluarga Korban Yang Diduga Meninggal Tidak Wajar di Lapas Lubuk Basung
Hari jadi atau hari lahir seringkali diekspresikan dengan momen kebahagiaan dan tawa. Begitupun ketika hari lahir suatu daerah akan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan perhelatan-perhelatan kebahagiaan. Seperti saat ini perayaan dirgahayu Solok Selatan yang akan menjadi momen curhat korban pelanggaran HAM dari masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin yang berpuluh-puluh tahun menderita akibat berkonflik dengan PT Ranak Andalas Plantation (RAP).
Pasca aksi damai di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, koalisi penyelamatan hutan mentawai bersama 2 (dua) orang perwakilan masyarakat Silabu Mentawai mengadu ke Komnas HAM Sumatera Barat pada 5 Januari 2022 lalu.
Memalukan jika 11 tahun sudah mencari keadilan namun dipatahkan dengan alasan berkas telah hilang yang tentunya sangat tidak adil bagi korban
bagi masyarakat Mentawai hutan adalah sumber kehidupan untuk membiayai hidupnya sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anaknya.
Tolak Pemberangusan Ruang Hidup Masyarakat Mentawai