INDONESIA BUTUH POLISI YANG PRESISI BUKAN POLISI PELAKU EXTRA JUDICIAL KILLING

INDONESIA BUTUH POLISI YANG  PRESISI BUKAN POLISI PELAKU EXTRA JUDICIAL KILLING

Suara rakyat – Di dalam penegakan hukum seringkali dicemari dengan pelanggaran HAM yang menciderai kualitas penegakan hukum di negara Indonesia. Pelanggaran HAM yang seringkali terjadi berupa tindakan penyiksaan yang dimulai di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang kepolisian. Penyelidikan atau penyidikan dengan penyiksaan ditenggarai untuk mencapai pengakuan tersangka yang mempermudah proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Alibi kepolisian melakukan

Selengkapnya »
Sidang Permintaan informasi LBH Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Emisi PLTU harus terbuka untuk Publik

“Sidang Permintaan Informasi LBH Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Emisi PLTU harus terbuka untuk Publik”

Suara rakyat – Rabu, 13 Maret 2024 Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan sidang sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta. ini merupakan sidang ke-3 dengan agenda sidang pembuktian oleh LBH Padang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sidang sengketa informasi diketuai oleh Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha bersama Gede Narayana dan Handoko Agung

Selengkapnya »
Tidak Membayarkan kewajiban, Pengusaha Dilaporkan Ke Kepolisian

Tidak Membayarkan kewajiban, Pengusaha Dilaporkan Ke Kepolisian

Suara Rakyat – Maria Theresiali, perempuan lansia yang telah bekerja 31 tahun di CV Sinar Bening di pecat tanpa diberikan hak normatifnya sesuai aturan yang berlaku. April 2020, Maria meminta pendampingan LBH Padang untuk memperjuangan hak pesangonnya di Pengadilan Industrial Padang pada Pengadilan Negeri Padang. Hakim telah memutuskan dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPdg. jo Nomor: 450 K/Pdt.Sus-PHI/2021 mengabulkan gugatan Maria. CV

Selengkapnya »
Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

LBH Padang Desak DPRD Sumatera Barat Selesaikan Kisruh Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Daerah Sumbar

Suara Rakayat – LBH Padang  melakukan monitoring atas temuan kerugian negara sebesar 5 Miliar di Bapenda Sumatera Barat yang dikategorikan oleh inspektorat sumbar sebagai data yang dikecualikan.15 Januari 2024 LBH ajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat namun sengketa kami hanya dicatatkan dan tidak bisa diregister serta tidak bisa diproses lebih lanjut. Situasi ini dikarenakan  Gubernur Sumatera

Selengkapnya »
Negara harus bertanggungjawab hingga menjamin hak atas Informasi Publik tetap terlindungi dan terpenuhi, dan juga LBH Padang meminta Ombudsman dan Komnas HAM mengawal proses ini secara Aktif.

Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian

Selengkapnya »
Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Inspektorat Sumbar Tutupi Informasi Publik Dugaan Penyelewengan Dana 5 Miliar oleh Pejabat Bapenda Sumbar

Suara Rakyat – LBH Padang melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Bapenda Sumatera Barat yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak 5 Miliar. LBH Padang mengajukan informasi publik guna peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun itikad baik ini tak digubris dan malah ditutupi oleh Inspektorat Daerah Sumatera Barat. Baca Juga: Terkait Kasus Bapenda Sumbar, Publik

Selengkapnya »