Merawat Impunitas, Polda Sumbar Hentikan kembali Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM. LBH Padang Laporkan Kapolda Sumbar ke Ombudsman

Diduga Melanggar HAM, LBH Padang Pertanyakan Sebab Kematian Ganti Akmal

Penghentian Penyidikan Jilid II, SP3 Tak Kunjung diberikan Oleh Penyidik

Lebih dari satu tahun pasca pembacaan putusan Permohonan Praperadilan tanggal 7 Mei 2024. Atas Laporan Polisi Nomor: LP/03/VII/2025/Propam tertanggal 22 Juli 2025, pada tanggal 20 Agustus 2025 Propam Polres Agam menggelar Sidak Etik Profesi Polri (SEPP) terhadap Brigadir. HA (Tersangka pelaku penyiksaan yang berujung kepada kematian (extra judicial killing) terhadap Alm. Ganti Akmal). Dalam pertimabangan putusan Sidak Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa terhadap Laporan Nomor: STTL/55.a/III/2022-SPKT Res. Agam yang telah diambil alih oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui surat Nomor B/116/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 7 April 2022 telah dihentikan penyidikannya.

LBH Padang menyurati Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat C.q Penyidik Subdit I Unit III Ditreskrimum Polda Sumbar melalui Surat Nomor: 190/SK-E/LBH-PDG/IX/2025 tertanggal 25 September 2025, dengan harapan agar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut diberikan kepada Kuasa Hukum dan Keluarga Korban. Disisi lain LBH Padang juga memintanya secara langsung kepada Penyidik dan penyidik menyatakan tidak berkenan memberikan kepada pihak LBH Padang selaku kuasa hukum dan mengaku sudah mengirimkan ke alamat Pelapor atas nama Mulyadi. Naasnya, sampai hari ini baik LBH Padang selaku kuasa hukum maupun dari keluarga korban tidak pernah mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut.

Elfin Maihendra, penanggung jawab isu Hak Sipil dan Demokrasi LBH Padang memandang bahwa Penyidik tidak serius untuk mengungkap kasus ini, faktanya sejak Putusan Praperadilan Nomor 4./Pid.Pra/2024/PN Pdg yang mewajibkan Subdit I unit III Ditreskrimum Polda Sumatera Barat untuk melanjutkan Penyidikan, kami tidak melihat perkembangan yang signifikan. Penghentian penyidikan jilid II ini, merupakan preseden buruk terhadap kualitas penegakan hukum yang sedang berjalan, ini adalah bentuk impunitas yang berlebihan bagi anggota kepolisian yang melakukan kejahatan. Lebih jauh dari itu, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang sampai hari ini tidak kunjung diberikan kepada kuasa hukum dan keluarga korban niscaya semacam kejahatan maladministrasi yang sedang dipertontonkan ke ruang publik. 

Adrizal, selaku Kepala Divisi Advokasi LBH Padang sangat menyayangkan terjadi kembali Penghentian Proses Penyidikan terhadap kasus yang Sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak  Kepolisian Daerah Sumatera. ini bukanlah penghentian Penyidikan pertama kali dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat melainkan untuk kedua kalinya meskipun terhadap penghentian penyidikan sebelumnya telah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang dengan salah satu amarnya menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan. Bukannya serius untuk memproses kasus secara profesional, objektif dan transparan agar  terciptanya keadilan dan kepastian hukum, Kepolisian Daerah Sumatera Barat seolah  hanya fokus untuk mencari alasan-alasan untuk penghentian penyidikan kembali, hal ini bisa kami rasakan disaat tidak adanya perkembangan kasus yang kami terima selaku kuasa hukum maupun dari pihak keluarga meskipun sudah mintakan update dan perkembangan kasusnya melalui permintaan SP2HP.  

Ini merupakan cerminan buruk dan bukti konkret sulitnya akses keadilan dan kepastian hukum terhadap korban pelanggaran HAM, hingga  saat ini kita selalu menyaksikan bagaimana ruang-ruang Impunitas masih dipertontonkan dalam proses penegakan hukum, apalagi yang menjadi tersangkanya merupakan anggota Kepolisian. Bukan hanya itu, dalam kasus ini kami menduga terjadinya suatu perlindungan Korps yang tersistematis dan terencana untuk menciptakan impunitas bagi polisi yang melakukan kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mulai dari penetapan Tersangka yang hanya dilakukan terhadap 1 orang padahal dalam surat perintah penangkapan lebih dari 5 orang, kemudian berlanjut kepada penghentian penyidikan yang pertama dengan alasan tidak cukup bukti padahal Korban telah kehilangan nyawanya, bahkan dalam fakta persidangan juga terungkap dalam kasus ini telah dilakukan visum et repertum oleh pihak kepolisian dengan hasil terdapat memar pada bagian dahi kiri, dibawah mata kiri, di daun telinga kiri. Keluar cairan berwarna merah pada bagian pipi kanan, sudut mata kanan bagian luar, rongga mulut dan telinga kanan. Di bahu bagian kiri terdapat memar, extremitas atas terdapat bengkak kemerahan seluas punggung tangan kanan. dan sekarang Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali melakukan penghentian Penyidikan untuk kedua kalinya sebagaimana informasi yang kami dapatkan penghentian ini dikarenakan Tersangka yang melakukan penangkapan sampai meninggal dunia sedang dalam perintah jabatan. 

Akankah GA korban Extra Judicial Killing dapat keadilan yang sesungguhnya?

Adrizal juga menyoroti bagaimana lemahnya perspektif Penegak Hukum terhadap Hak Asasi Manusia, padahal Hak untuk hidup merupakan salah satu bentuk Hak Asasi yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk oleh Kepolisian, Alasan Penyidik Kepolisian yang terkesan membenarkan disaat anggotanya melakukan tindakan pembunuhan karena dalam menjalankan tugasnya adalah alasan yang keliru dan melanggar hukum dan HAM, karena dalam berbagai regulasi aturan perundangan-undangan  bahkan aturan Internal kepolisian sudah menjelaskan bagaimana negara harus menghormati, memenuhi dan melindungi HAM termasuk di dalamnya Hak Untuk Hidup.  bukan hanya itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga telah mengatur terkait dengan tindakan kepolisian saat melakukan penangkapan harus juga terukur yang gunanya untuk melumpuhkan jika terjadinya penyerangan terhadap jiwa atau masyarakat, bukan menghabisi nyawanya. 

#JagaKawalLawan

#HentikanPenyiksaan

#StopPoliceBrutality.