“Diduga Lakukan Maaladministrasi, LBH Padang Bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan Laporkan Polda Sumbar ke Ombudsman”

Diduga Lakukan Maaladministrasi, LBH Padang Bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan Laporkan Polda Sumbar ke Ombudsman

Suara Rakyat – Padang 13 Agustus 2024,  LBH Padang bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan merupakan kuasa hukum Alm. Afif Maulana dan anak-anak serta orang dewasa lainnya yang diduga menjadi korban penyiksaan dalam Tragedi Kuranji pada tanggal 9 Juni 2024 lalu, melaporkan Kepolisian Daerah Sumatera Barat ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat atas dugaan maaladministrasi yang dilakukan oleh instansi penegak hukum

Selengkapnya »
“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

Suara Rakyat – Padang 05 Agustus 2024, Komisi Informasi Sumatera Barat menggelar sidang putusan permohonan informasi dan data dengan Nomor Register 01/I/KISB-PS/2024. Sengketa informasi ini diajukan oleh LBH Padang sebagai Pemohon melawan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon. Sengketa informasi ini muncul setelah pengajuan permohonan informasi dan data oleh LBH Padang melalui Surat Nomor: 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023

Selengkapnya »
6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi; LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

KLHK Tidak Kunjung Tegas Terhadap Sanksi PLTU Ombilin, LBH Padang Gugat ke PTUN Jakarta Timur

Suara Rakyat – Padang, 31 Juli 2024 – Sidang perdana gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilangsungkan secara online melalui website Mahkamah Agung (e-court) dengan agenda Pembacaan gugatan dan putusan sela. Gugatan yang dilakukan oleh LBH Padang terkait tindakan administrasi KLHK yang tidak melakukan perbuatan konkrit berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan terhadap

Selengkapnya »
Aksi Kamisan “Keadilan Untuk Afif”

Aksi Kamisan “Keadilan Untuk Afif”

Suara Rakyat – Padang, 25 Juli 2024. Aksi Kamisan Padang melakukan aksi di Polresta Padang. Aksi ini merespon lambatnya proses penanganan kasus dugaan penyiksaan yang berujung kematian terhadap Afif Maulana (AM) dan kawan-kawannya oleh Polresta Padang. Koordinator Lapangan Aksi, Calvin Nanda Permana mangatakan, Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus afif maulana. Kami mengingatkan Polresta Padang untuk

Selengkapnya »
“MEMBUAT TERANG KEMATIAN KASUS AFIF MAULANA SERTA PENYIKSAAN ANAK-ANAK LAINNYA”

MEMBUAT TERANG KEMATIAN KASUS AFIF MAULANA SERTA PENYIKSAAN ANAK-ANAK LAINNYA

Suara Rakyat – Selasa, 23 Juli 2024 LBH Padang melakukan konferensi pers mengenai update kasus dugaan penyiksaan AM dan kawan-kawannya. Hasil investigasi lanjutan LBH Padang terhadap Tragedi Kuranji tanggal 9 Juni 2024 lalu, LBH Padang menemukan fakta-fakta sebagai berikut: DIAMANKAN BUKAN SAAT TAWURAN TERJADI AFIF dan 18 orang diamankan bukan saat tawuran tapi dugaan akan terjadinya tawuran. Terjadi kejar-kejaran antara

Selengkapnya »
“LBH Padang lapor 3 kasus ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta 2 kasus ke LPSK dan Kompolnas”

“LBH Padang lapor 3 kasus ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta 2 kasus ke LPSK dan Kompolnas”

Suara Rakyat – Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehubungan dengan itu keberadaan Negara memiliki tiga fungsi

Selengkapnya »
Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Suara Rakyat – Jakarta, 2 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak AM (13) dan 17 anak lainnya. Tindakan penyiksaan tersebut dilakukan oleh Dit Samapta Polda Sumbar pada 09 Juni 2024 sehingga menyebabkan satu orang korban anak meninggal dunia dan 17 korban lainnya mengalami luka-luka. Dalam perkembangan terbarunya, pada Kamis, 27 Juni 2024,

Selengkapnya »
"Lembaga Peradilan tidak baik-baik saja, LBH Padang lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK"

“Lembaga Peradilan tidak baik-baik saja, LBH Padang lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK”

Suara Rakyat – Hakim B adalah wajah peradilan kita saat ini yang tidak memahami Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, fakta bahwa lembaga peradilan kita tidak baik baik saja, Hukum ditegakkan oleh wakil tuhan yang arogan yang ketika ia salah dalam memeriksa dan keliru dilakukan penindakan atas perbuatannya malah balik melakukan pengancaman, patut dicurigai ada faktor

Selengkapnya »
“Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri”

“Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri”

Suara Rakyat – 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, AM meregang nyawa setelah diduga mendapat berbagai tindakan penyiksaan

Selengkapnya »
BENARKAH ADA PENYIKSAAN ITU ATAS TRAGEDI KEMATIAN ANAK AM?

“BENARKAH ADA PENYIKSAAN ITU ATAS TRAGEDI KEMATIAN ANAK AM?”

Suara Rakyat – Kapolda Sumbar melakukan konprensi pers pada 23 Juni 2024, ada dua hal yang paling kami cermati dari pernyataan Kapolda Sumbar atas misteri kematian anak AM di Sungai Jembatan Kuranji: Kami menilai Kapolda Sumbar sangat yakin tidak ada penyiksaan saat itu, hal ini ditegaskan dengan pernyataan sudah sesuai prosedur proses pengamanan itu. Kami menolak tegas hal tersebut. Kami

Selengkapnya »