lbh padang
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tidak Membayarkan kewajiban, Pengusaha Dilaporkan Ke Kepolisian

Tidak Membayarkan kewajiban, Pengusaha Dilaporkan Ke Kepolisian

Maret 1, 2024

Suara Rakyat – Maria Theresiali, perempuan lansia yang telah bekerja 31 tahun di CV Sinar Bening di pecat tanpa diberikan hak normatifnya sesuai aturan yang berlaku. April 2020, Maria meminta pendampingan LBH Padang untuk memperjuangan hak pesangonnya di Pengadilan Industrial Padang pada Pengadilan Negeri Padang. Hakim telah memutuskan dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPdg. jo Nomor: 450 K/Pdt.Sus-PHI/2021 mengabulkan gugatan Maria. CV

Selengkapnya »
Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

LBH Padang Desak DPRD Sumatera Barat Selesaikan Kisruh Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Daerah Sumbar

Januari 26, 2024

Suara Rakayat – LBH Padang  melakukan monitoring atas temuan kerugian negara sebesar 5 Miliar di Bapenda Sumatera Barat yang dikategorikan oleh inspektorat sumbar sebagai data yang dikecualikan.15 Januari 2024 LBH ajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat namun sengketa kami hanya dicatatkan dan tidak bisa diregister serta tidak bisa diproses lebih lanjut. Situasi ini dikarenakan  Gubernur Sumatera

Selengkapnya »
Negara harus bertanggungjawab hingga menjamin hak atas Informasi Publik tetap terlindungi dan terpenuhi, dan juga LBH Padang meminta Ombudsman dan Komnas HAM mengawal proses ini secara Aktif.

Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh

Januari 15, 2024

Suara Rakyat – LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian

Selengkapnya »
Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Januari 12, 2024

Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Inspektorat Sumbar Tutupi Informasi Publik Dugaan Penyelewengan Dana 5 Miliar oleh Pejabat Bapenda Sumbar

Januari 4, 2024

Suara Rakyat – LBH Padang melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Bapenda Sumatera Barat yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak 5 Miliar. LBH Padang mengajukan informasi publik guna peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun itikad baik ini tak digubris dan malah ditutupi oleh Inspektorat Daerah Sumatera Barat. Baca Juga: Terkait Kasus Bapenda Sumbar, Publik

Selengkapnya »

Petani Bidar Alam yang dituduh mencuri di tanah sendiri di Tuntut 8 Bulan Kurungan

Januari 3, 2024

Suara Rakyat – Zulkarnaini merupakan pembela HAM di sektor lingkungan hidup yang bekerja sebagai petani, serta mengantungkan hidup pada tanah yang saat ini berkonflik dengan Perusahaan Ranah Andalas Plantation (RAP) yang dituntut 8 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Solok Selatan atas dugaan Pencurian di Lahan Kebun Kelapa sawit dengan pemberatan. Peristiwa ini bermula dari adanya perjanjian yang terjadi antara

Selengkapnya »
LBH Padang pastikan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tidak Merengut Ruang Hidup Rakyat

LBH Padang pastikan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 tidak Merengut Ruang Hidup Rakyat

Desember 11, 2023

Suara Rakyat – Pada Senin, 11 Desember 2023, LBH Padang bersama masyarakat sipil di Sumatera Barat melakukan Audiensi di DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sumatera Barat beserta Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043. Baca juga: Foto: Kartu Merah Untuk Pengadilan Negeri Padang. Audiensi ini bertujuan

Selengkapnya »
lbh padang
Kontak
Jalan Pekan Baru No 11A, Kota Padang, Sumatera Barat
Halaman
Facebook Twitter Instagram Youtube Spotify
© LBH Padang | 2021 - 2022