Pembangunan Manusia
Sumber: Realita Rakyat

Pembangunan Manusia yang tidak selesai akan berujung kepada Masalah. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan global. Terutama di Indonesia, masalah kemiskinan dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang kursial. Tepat 77 Tahun Indonesia merdeka, tapi nyatanya masyarakat belum juga merdeka dari kemiskinan. Merdeka versi orang kaya tentu berbeda dengan merdekanya orang miskin atau orang-orang yang lebih kaya lainnya. Jika ditanyakan kepada orang miskin, jawabannya pun sudah bisa kita tebak. Kebanyakan dari mereka (orang miskin) belum merasakan merdeka karena sering kali menjadi korban kebijakan dan alat kekuasaan pemerintah.

Baca Juga: Pembangunan dan Ketimpangan Hukum Bagi Kaum Papa

Bagaimana mau merdeka kalau harga kebutuhan pokok masih mahal, pupuk mahal, sementara hasil pertanian dihargai murah. Merdeka dari penjajah sih sudah, tapi merdeka dari jajahan negeri sendiri ini yangbelum usai. Pemerintah belum mampu Menanggulanginya, mulai dari beberapa pergantian pemimpin seolah olah tak kunjung usai sampai saat ini. Masih banyak kita dapati betapa banyak para pengemis dan gelandangan yang berkeliaran demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapa banyak balita, anak anak yang belum mendapatkan Gizi cukup untuk menjadi generasi penerus yang sesuai harapan bangsa & negara dalam mencerdaskan kehidupan Negara. Miris sekali bukan? Pejabat negara malah fokus ke Pembangunan & Infrastruktur saja, tanpa memperhatikan SDM dari Negara itu sendiri. Padahal sama sama kita ketahui tujuan dari Pembangunan nasional itu tentu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, material, spritual berdasarkan pancasila.

Kesejahteraan masyarakat adalah harapan, impian yang menjadi cita cita seluruh bangsa ini. Sementara yang menjadi Hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun, tidak kita pungkuri mungkin pemerintah sudah merancang beberapa program untuk mengentas kemiskinan, sebut saja seperti PKH, BLT (Bantuan Langsung Tunai), Pemberian beras Raskin & beberapa program lainnya. Sama sama kita lihat perkembangannya, ternyata dari tahun ke tahun pemerintah belum mampu Menanggulanginya.

Arah Pembangunan

Pada era masa kini perencanaan & Fokus ke pembangunan seolah olah telah menjadi kegiatan utama yang di galakkan Pemerintah. Dengan tujuan lain untuk mencapai modernisasi. Adanya keinginan untuk membuat negara modern inilah yang membuat pemerintah fokus ke pembangunan desa, pembangunan kota, dan pembangunan Daerah. Padahal jelas, tujuan dari Pembangunan itu sendiri ialah mensejahterahkan kehidupan bangsa hanyalah sebuah wacana saja.

Semakin marakanya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, perlu rasanya Pemerintah harus melek karena kenyataan itu ada di depan mata kita. Jangan terkesan aparat lebih suka menjerit rakyat kecil sudah biasa menjerit karena ketidakadilan atau ketimpangan hukum di Negeri ini. Karna keadilan itu berhak didapatkan oleh seluruh warga Indonesia tanpa membeda bedakan.  Pemerintah seharusnya bertanggung jawab sebagaiaman yang tertuang dalam sila ke 5 Pancasila.

Kebijakan atau langkah strategis yang dapat diupayakan Pemerintah diantaranya Program Keluarga Harpan, program kartu sembako atau BNPT, dan Program lainya yang bersifat praktis. Padahal Bantuan tersebut tidak memberikan solusi jangka panjang. Bahan hanya membuat ketergantungan dan menambah mata rantai baru dalam kemiskinan. selain itu, dampak dari kemiskinan mulai terasa dari Penangguran, kekerasan, Pencurian, dan masalah lainnya yang akan berdampak terhadap kemajuan Negara Indonesia ke depannya.

Kesimpulan 

Pemberdayaan ekonomi rakyat & mengentas kemiskinan menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Dibutuhkan kepekaan dan eksekusi langsung dari pemerintah. Jangan hanya Fokus ke Infrastruktur sementara rakyat kecil merintih. Karna banyak sekali dampak/ efek yang akan ditimbulkan dari kemiskinan mulai dari Pengangguran, kekerasan seksual, masalah pendidikan hingga masalah kesehatan. Ada beberapa kebijakan atau langkah strategis yang harus Pemerintah lakukan.

 

Penulis: Zalmarita

Penulis adalah peserta KALABAHU LBH Padang 2022.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.