lbh padang
Facebook Twitter Youtube Instagram

Hasil Joint Monitoring Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Peradilan Provinsi Sumatera Barat

Januari 30, 2024

Sebuah Catatan Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, langkah-langkah menuju perlindungan hak perempuan di hadapan hukum di Indonesia semakin konkrit. Peraturan ini menjadi pijakan penting sekaligus menjadi panduan dalam menciptakan keadilan gender dan memberikan panduan bagi penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Provinsi Sumatera Barat memiliki dinamika yang khas yang menjadi

Selengkapnya »
Kartu Merah Bagi Pengadilan Negeri Padang

Kartu Merah Bagi Pengadilan Negeri Padang

Desember 5, 2023

Suara Rakyat – Selasa 5 Desember 2022, Dalam memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jaringan Peduli Perempuan (JPP) Sumbar melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Padang. Aksi ini dihadiri oleh puluhan aktivis masyarakat sipil Sumatera Barat. Aksi ini di tenggarai karena Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Padang belum bersikap Inklusif yang jauh dari aspek pemulihan korban. Pengadilan Negeri Padang pernah

Selengkapnya »
Zero Tolerance, Bagi Pelaku Persekusi Perempuan Di Pesisir Selatan

Zero Tolerance, Bagi Pelaku Persekusi Perempuan Di Pesisir Selatan

Oktober 5, 2023

Suara Rakyat – Kasus persekusi terhadap dua orang perempuan di Kambang Kabupaten Pesisir Selatan bergulir di Pengadilan Negeri Padang pada Rabu, 4 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Pesisir Selatan. Kejadian persekusi terjadi pada 8 April 2023 lalu, yang mana pelaku persekusi dilakukan oleh ratusan laki-laki. Persekusi hampir berujung femisida kepada kedua orang perempuan karena sempat ada teriakan yang mengancam nyawa

Selengkapnya »
Walikota Padang Berhenti Hadapkan PKL Pantai Padang dengan Satpol PP dan Aparat

Walikota Padang Berhenti Hadapkan PKL Pantai Padang dengan Satpol PP dan Aparat

September 24, 2023

Suara Rakyat – Kisruh pantai Padang seminggu terakhir ini bergulir terus menerus. Atas kejadian itu, perempuan PKL tak bisa berjualan selama 1 minggu. Disisi lain, pernyataan Walikota dan Wakil Walikota Padang jauh dari perspektif HAM, penuh dengan stigma dan tidak memperhatikan kepentingan semua pihak. Baca juga: Masyarakat Air Bangis dan Bidar Alam datangi Kementerian ATR/BPN Desak kasus konflik agraria Kepala daerah

Selengkapnya »
Babak baru kriminalisasi bidar alam

Babak Baru Kriminalisasi masyarakat Bidar Alam

September 5, 2023

Konflik PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) dengan masyarakat Nagari Bidar Alam dan Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan kembali berujung kepada penetapan 6 orang tersangka masyarakat oleh Polres Solok Selatan. Pemanggilan enam orang masyarakat di Bidar alam ini berawal dari laporan polisi Nomor : LP/168/IX/2020/SPKT terkait tindak pidana pencurian pada tanggal 14 September 2020 yang dilaporkan pihak perusahaan.

Selengkapnya »
Berikan Keadilan Bagi Kedua Perempuan Korban Persekusi Pessel

Berikan Keadilan Bagi Kedua Perempuan Korban Persekusi Pessel

April 15, 2023

Suara Rakyat – Kasus ini didampingi oleh LBH Padang, WCC Nurani Perempuan, PKBI Sumbar dan OPSI Sumbar. 13 April 2023 tim telah mendatangi korban, keluarga,saksi dan juga beberapa masyarakat untuk menelaah lebih lanjut fakta-fakta yang terjadi saat persekusi terhadap dua orang perempuan di Kambang Pesisi Selatan. Dua orang perempuan WDP dan L menjadi korban persekusi oleh ratusan warga yang berasal

Selengkapnya »
lbh padang
Kontak
Jalan Pekan Baru No 11A, Kota Padang, Sumatera Barat
Halaman
Facebook Twitter Instagram Youtube Spotify
© LBH Padang | 2021 - 2022