Suara Rakyat - Selasa, 06 Agustus 2024. Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas yang merupakan organisasi berasas pergerakan menampilkan orasi pada penampilan UKM di kegiatan Bimbingan Aktivitas Kemahasiswaan Dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) yang di ikuti oleh Mahasiswa Baru angkatan 2024. UKM PHP Unand menilai isu korupsi di Universitas Andalas ini harus dikawal dan disuarakan karena kami mengusung bahwa mahasiswa baru harus kritis akan kasus saat ini sehingga sesuai dengan tujuan UKM PHP Unand dalam hal pendidikan hukum dan politik kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar.

Perlakuan diskriminatif dilakukan oleh pihak kampus terhadap kegiatan yang dilakukan oleh UKM PHP UNAND

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Suara Rakyat – Selasa, 06 Agustus 2024.Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas yang merupakan organisasi berasas pergerakan menampilkan orasi pada penampilan UKM di kegiatan

Selengkapnya »
“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

Suara Rakyat – Padang 05 Agustus 2024, Komisi Informasi Sumatera Barat menggelar sidang putusan permohonan informasi dan data dengan Nomor Register 01/I/KISB-PS/2024. Sengketa informasi ini diajukan oleh LBH Padang sebagai Pemohon melawan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon. Sengketa informasi ini muncul setelah pengajuan permohonan informasi dan data oleh LBH Padang melalui Surat Nomor: 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023

Selengkapnya »
Berikan keadilan untuk Afif Maulana, penyidik segera lakukan otopsi ulang!

Berikan Keadilan Untuk Afif Maulana,Penyidik Segera Lakukan Autopsi Ulang!

Suara Rakyat – Aksi kamisan padang kembali menggelar aksi untuk mendesak persetujuan ekshumasi oleh kepolisian di Polresta Padang, Kamis, 1 Agustus 2024. Salah satu peserta aksi Muhammad Jalali menjelaskan aksi kamisan ini dilakukan dalam rangka mencari keadilan untuk Afif yang diduga direnggut hak asasi manusianya. “Dalam hal ini kami mendesak Polresta agar menyetujui ekshumasi dan autopsi ulang jenazah almarhum Afif

Selengkapnya »
6 Tahun Tidak Tunaikan Sanksi; LBH Padang Gugat KLHK Cabut Izin PLTU Ombilin

KLHK Tidak Kunjung Tegas Terhadap Sanksi PLTU Ombilin, LBH Padang Gugat ke PTUN Jakarta Timur

Suara Rakyat – Padang, 31 Juli 2024 – Sidang perdana gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilangsungkan secara online melalui website Mahkamah Agung (e-court) dengan agenda Pembacaan gugatan dan putusan sela. Gugatan yang dilakukan oleh LBH Padang terkait tindakan administrasi KLHK yang tidak melakukan perbuatan konkrit berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan terhadap

Selengkapnya »
Aksi Kamisan “Keadilan Untuk Afif”

Aksi Kamisan “Keadilan Untuk Afif”

Suara Rakyat – Padang, 25 Juli 2024. Aksi Kamisan Padang melakukan aksi di Polresta Padang. Aksi ini merespon lambatnya proses penanganan kasus dugaan penyiksaan yang berujung kematian terhadap Afif Maulana (AM) dan kawan-kawannya oleh Polresta Padang. Koordinator Lapangan Aksi, Calvin Nanda Permana mangatakan, Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus afif maulana. Kami mengingatkan Polresta Padang untuk

Selengkapnya »
“MEMBUAT TERANG KEMATIAN KASUS AFIF MAULANA SERTA PENYIKSAAN ANAK-ANAK LAINNYA”

MEMBUAT TERANG KEMATIAN KASUS AFIF MAULANA SERTA PENYIKSAAN ANAK-ANAK LAINNYA

Suara Rakyat – Selasa, 23 Juli 2024 LBH Padang melakukan konferensi pers mengenai update kasus dugaan penyiksaan AM dan kawan-kawannya. Hasil investigasi lanjutan LBH Padang terhadap Tragedi Kuranji tanggal 9 Juni 2024 lalu, LBH Padang menemukan fakta-fakta sebagai berikut: DIAMANKAN BUKAN SAAT TAWURAN TERJADI AFIF dan 18 orang diamankan bukan saat tawuran tapi dugaan akan terjadinya tawuran. Terjadi kejar-kejaran antara

Selengkapnya »
“LBH Padang lapor 3 kasus ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta 2 kasus ke LPSK dan Kompolnas”

“LBH Padang lapor 3 kasus ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta 2 kasus ke LPSK dan Kompolnas”

Suara Rakyat – Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehubungan dengan itu keberadaan Negara memiliki tiga fungsi

Selengkapnya »
Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Suara Rakyat – Jakarta, 2 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak AM (13) dan 17 anak lainnya. Tindakan penyiksaan tersebut dilakukan oleh Dit Samapta Polda Sumbar pada 09 Juni 2024 sehingga menyebabkan satu orang korban anak meninggal dunia dan 17 korban lainnya mengalami luka-luka. Dalam perkembangan terbarunya, pada Kamis, 27 Juni 2024,

Selengkapnya »
"PBHI Sumbar : Stop Impunitas Pelaku Penyiksaan, Negara Harus Segara Ratifikasi OPCAT"

“PBHI Sumbar : Stop Impunitas Pelaku Penyiksaan, Negara Harus Segara Ratifikasi OPCAT”

Suara Rakyat – PBHI melihat dalam kurun waktu 4 tahun ini, kasus kekerasan dan penyiksaan oleh aparat penegak hukum mengalami peningkatan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2023, sebanyak 30 kasus. Motif penyiksaan oleh aparat kepolisian, seringkali terjadi dalam proses penyelidikan, bahkan dalam kasus-kasus tertetu, terduga pelaku lebih dulu disiksa selama diperjalanan menuju kantor polisi agar terduga pelaku mengakui perbuatannya sesuai

Selengkapnya »
"Lembaga Peradilan tidak baik-baik saja, LBH Padang lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK"

“Lembaga Peradilan tidak baik-baik saja, LBH Padang lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK”

Suara Rakyat – Hakim B adalah wajah peradilan kita saat ini yang tidak memahami Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, fakta bahwa lembaga peradilan kita tidak baik baik saja, Hukum ditegakkan oleh wakil tuhan yang arogan yang ketika ia salah dalam memeriksa dan keliru dilakukan penindakan atas perbuatannya malah balik melakukan pengancaman, patut dicurigai ada faktor

Selengkapnya »