oalisi Penyelamatan Hutan Masa Depan Mentawai menggelar aksi Pekan Masijago Mentawai yang bertujuan untuk melindungi ruang hidup dan kelola masyarakat Mentawai. Hari Kamis, 10 Februari 2022 koalisi melakukan hearing dengan Gubernur Sumbar yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kabid Kewaspadaan Kesabangpol Sumatera Barat,
Koalisi Anti Penyiksaan Dampingi Keluarga Korban Yang Diduga Meninggal Tidak Wajar di Lapas Lubuk Basung
Hari jadi atau hari lahir seringkali diekspresikan dengan momen kebahagiaan dan tawa. Begitupun ketika hari lahir suatu daerah akan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan perhelatan-perhelatan kebahagiaan. Seperti saat ini perayaan dirgahayu Solok Selatan yang akan menjadi momen curhat korban pelanggaran HAM dari masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin yang berpuluh-puluh tahun menderita akibat berkonflik dengan PT Ranak Andalas Plantation (RAP).
Pasca aksi damai di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, koalisi penyelamatan hutan mentawai bersama 2 (dua) orang perwakilan masyarakat Silabu Mentawai mengadu ke Komnas HAM Sumatera Barat pada 5 Januari 2022 lalu.
Memalukan jika 11 tahun sudah mencari keadilan namun dipatahkan dengan alasan berkas telah hilang yang tentunya sangat tidak adil bagi korban
Kami meminta pihak perusahaan jangan terus-menerus mangkir dalam melaksanakan kewajiban dengan alasan kesulitan keuangan.
bagi masyarakat Mentawai hutan adalah sumber kehidupan untuk membiayai hidupnya sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anaknya.
Tolak Pemberangusan Ruang Hidup Masyarakat Mentawai
Temukan Banyak Dugaan Kebocoran Anggaran di Pemprov Sumbar, LBH Padang Datangi Kantor Gubernur Sumbar Berdasarkan monitoring LBH Padang, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 16.886.948.059 didalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor:40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tertanggal 6 Mei 2021. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi 2021, kami mendorong Gubernur
Penuhi Hak Atas Pendidikan Anak Disabilitas Saat Pandemi Covid-19 Dihari disabilitas 2021 masalah hak atas pemenuhan hak disabilitas masih jauh dari harapan. Saat ini LBH Padang mendampingi kasus anak berkebutuhan khusus secara litigasi dan non litigasi di Kota Padang. Kasus ini bermula orang tua anak, Ibu Vitania Yulia mengajukan komplain kepada sekolah anaknya yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak yang
