Suara Rakyat- Padang, (23/4/2026)- Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang meluncurkan Sumadera, sebuah majalah yang tidak sekadar menjadi bacaan, tetapi alat perlawanan atas perampasan ruang hidup dan dominasi narasi oleh negara serta korporasi.
Di tengah krisis ekologis yang terus meluas dari konflik agraria hingga bencana yang gagal ditangani negara Sumadera hadir sebagai ruang bagi suara rakyat yang selama ini dipinggirkan.
Kepala Divisi Kampanye, Calvin Nanda Permana, menegaskan bahwa majalah ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mendokumentasikan pengalaman dan refleksi advokasi yang kerap hilang.
Majalah Sumadera – Dari Tanah ke Kursi Pesakitan (Edisi April 2026)
“Dalam kerja-kerja LBH, banyak refleksi yang tidak elok jika tidak didokumentasikan. Majalah ini kami hadirkan sebagai ruang untuk menulis, merefleksikan, dan mengkritik berbagai kasus, kebijakan, serta kerja-kerja advokasi di Sumatera Barat,” ujar Calvin.
Calvin menegaskan, tulisan dalam Sumadera bukan hasil spekulasi, melainkan lahir dari pendampingan langsung terhadap masyarakat, melalui proses analisis yang mendalam.
Peluncuran majalah ini turut disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Sumadera, Uzika Putri Fatasa, yang menekankan bahwa Sumadera adalah upaya melawan percepatan informasi yang dangkal.
“Ini bukan sekadar buku atau promosi lembaga. Ini adalah pengetahuan. Kami belajar langsung dari masyarakat yang menderita, dan apa yang kami tuliskan adalah apa yang kami dampingi dan alami,” kata Uzika.
Uzika menambahkan bahwa majalah ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari gerakan rakyat, akses keadilan, kebebasan sipil, hingga kelompok rentan. Sumadera juga dihadirkan sebagai media alternatif untuk “merebut ruang narasi” yang sering kali lebih dulu dibentuk oleh pihak-pihak yang melemahkan posisi masyarakat.
Suara dari Bumi Sumatera: Transisi Energi Jangan Jadikan Ruang Hidup Warga Sebagai Tumbal!
“Ada banyak kasus di mana narasi muncul lebih dulu sebelum fakta dari masyarakat tersampaikan. Ini berbahaya karena bisa melemahkan perjuangan mereka. Karena itu, kami ingin menghadirkan narasi tandingan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Jurnalis AJI Padang, Jaka Hendra Baittri, menempatkan kehadiran Sumadera dalam kerangka perlawanan terhadap hegemoni negara dan korporasi yang selama ini membentuk kesadaran publik secara halus namun sistematis. Menurutnya, ketidakadilan kerap dinormalisasi melalui institusi-institusi sosial, sehingga masyarakat tidak lagi menyadari hak-haknya.
“Negara membangun hegemoni hingga membuat kita bersepakat tanpa terasa dipaksa. Di sini LBH hadir sebagai counter-hegemoni, membangun kesadaran bahwa masyarakat punya hak yang tidak pernah disampaikan kepada mereka.” Ujar Jaka.
Ia juga menyoroti pola konflik yang berulang, di mana kekuatan modal masuk dan memecah belah masyarakat dari dalam membuat perlawanan menjadi rapuh sejak awal.
Seorang Akademisi Universitas Negeri Padang (UNP), AB Sarca Putera, melihat Sumadera sebagai langkah penting di tengah dominasi media digital yang semakin dangkal dan menjauh dari realitas rakyat. Ia menilai media arus utama gagal menjadikan penderitaan masyarakat sebagai isu utama, karena terjebak pada logika klik dan iklan.
“Hal-hal yang masyarakat rasakan jarang menjadi isu pokok di media mainstream. Kalau pun ada, hanya selipan kecil.” Ungkap Sarca.
Aulia Rizal dari LBH Pers Padang, menempatkan Sumadera dalam tradisi panjang gerakan literasi sebagai alat perjuangan, sekaligus mengapresiasi kualitas dan konsistensi kerja penulisan di tengah padatnya kerja advokasi LBH. Ia melihat majalah ini bukan sekadar produk, tetapi bagian dari upaya menghidupkan kembali praktik kolektif dalam membangun kesadaran.
“Surat kabar dulu menjadi cara bergerak, tradisi bertutur, berdiskusi, dan mendialogkan gagasan itu yang menyebarkan semangat kemerdekaan.”
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan tersebut hanya akan bertahan jika dibarengi dengan praktik kolektif yang hidup, bukan sekadar produksi tulisan.
“Salah satu yang mempertahankan majalah itu adalah community listening membahasnya bersama, membangun tradisi berkumpul, berdiskusi, dan berdialog.” Ungkapnya.
LBH Padang menegaskan bahwa Sumadera adalah ruang terbuka.
“Kami tidak ingin ini menjadi monolog. Kami ingin mahasiswa, jaringan, dan masyarakat ikut menulis. Ini harus menjadi ruang kolektif,” tutup Uzika.
Di tengah dominasi negara dan korporasi dalam menentukan kebenaran, Sumadera hadir sebagai satu sikap tegas, rakyat menulis balik dan menolak untuk terus dibungkam.
Di momentum Hari Bumi, Sumadera menegaskan satu hal krisis. Iklim bukan sekadar isu global yang abstrak, melainkan kenyataan pahit yang ditanggung langsung oleh rakyat melalui perampasan tanah, penghancuran ekologi, dan penyempitan ruang hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilegalkan negara. Apa yang disebut “pembangunan” kerap berdiri di atas reruntuhan hidup masyarakat. Suara-suara itu hidup dalam Sumadera, sebagai kesaksian atas luka yang terus diproduksi. Di tengah situasi ini, alam bukan lagi sekadar korban, tetapi juga medan perlawanan. Maka, Sumadera bukan hanya catatan tetapi sebagai arsip perlawanan rakyat yang menolak tunduk, sekaligus pengingat bahwa bumi yang dirusak akan selalu menemukan caranya untuk melawan.