TAHAP MEDIASI DI PERSIDANGAN PHI: NASIB 76 PEKERJA BELUM ADA KEJELASAN

Siaran Pers – LBH Padang mendampingi 76 pekerja yang mengalami (PHK) oleh PT Inkud Agritama di Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI). Sidang telah dihadiri 3 (tiga) kali oleh Kuasa Hukum LBH Padang yang berawal dilaksanakan pada Kamis, 7 Oktober 2021 dan 27 November 2021. Namun pada agenda sidang pertama dan kedua pihak perusahaan tidak menghadiri persidangan. Persidangan yang ketiga kalinya pada tanggal 23 Desember 2021 akhirnya pihak perusahaan mengutus kuasa hukumnya sebagai perwakilan atas nama Agung jabatan sebagai Legal Officer.

1. Tahap mediasi ini hakim majelis memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi mandiri. Dalam mediasi ini pekerja menuntut :
   Pekerja mendesak pihak perusahaan membayarkan tunggakan BPJS Kesehatan pekerja yang menunggak. Situasi menyulitkan pekerja untuk mengakses kesehatan, dikarenakan sampai saat ini tenaga BPJS Kesehatan tidak memberikan akses baik akses kesehatan ataupun pembuatan BPJS Kesehatan yang baru. Saat ini, NIK mereka yang sudah terdaftar dan tertunggak oleh pihak perusahaan. Bahkan dari beberapa kasus, ada anak salah satu pekerja meninggal dunia karena tidak ada biaya pengobatan.
2. Pekerja mendesak perusahaan membayar hak pekerja yang belum dibayarkan dengan total sekitar 6.063.758.948 (enam milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah

Baca Juga : Tolak Izin PKKNK di Mentawai, Koalis Penyelamat Hutan Mentawai Lakukan Aksi di Kantor Dishut Sumbar

Dalam keterangannya di pengadilan, perusahaan akan membayar kewajibannya kepada pekerja setelah perusahaan terjual. Namun pekerja menolak karena tidak jelas jangka waktunya. LBH Padang menekankan kepada pihak perusahaan bahwa harus ada kejelasan jangka waktu jika perusahaan berniat membayarkan hak-hak pekerja karena sudah terabaikan selama 2 (dua) tahun. Kami meminta pihak perusahaan jangan terus-menerus mangkir dalam melaksanakan kewajiban dengan alasan kesulitan keuangan. Salah satu perwakilan pekerja “antoni” meminta agar pihak perusahaan serius dan beritikad baik dalam membayarkan haknya. Pengabaian hak pekerja berdampak besar bagi kami sebagai pekerja yang di PHK, seperti anak yang putus sekolah, anak meninggal dunia karena tidak mendapatkan akses kesehatan dan tidak biaya pengobatan, pengangguran ujarnya.