“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

“LBH Padang Menang, Hak Atas Informasi Dugaan Korupsi Harus Diberikan”

Suara Rakyat – Padang 05 Agustus 2024, Komisi Informasi Sumatera Barat menggelar sidang putusan permohonan informasi dan data dengan Nomor Register 01/I/KISB-PS/2024. Sengketa informasi ini diajukan oleh LBH Padang sebagai Pemohon melawan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon. Sengketa informasi ini muncul setelah pengajuan permohonan informasi dan data oleh LBH Padang melalui Surat Nomor: 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023

Selengkapnya »
“Desak KEJATI SUMBAR dan jajarannya, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Tubuh Pemerintah Solok Selatan”

“Desak KEJATI SUMBAR dan jajarannya, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Tubuh Pemerintah Solok Selatan”

Suara Rakyat – Solok Selatan salah satu kabupaten yang kurang baik dari sisi demokrasi karena diduga terjadi politik dinasti. Bayangkan saja Bupati adalah ayahnya dan Ketua DPRDnya adalah anak Bupati. Situasi ini membuat check and balance tak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi politik dinasti akan mendorong lebih banyak penyalahgunaan kekuasaan diantaranya kasus-kasus korupsi. Setidaknya ada beberapa dugaan korupsi yang mesti mendapatkan

Selengkapnya »
“Sidang Sengketa Informasi Temuan Dugaan Korupsi 5 Miliar Di Bapenda Sumbar menuju Putusan, Mampukah Komisioner Informasi Sumatera Barat Berikan Hak Atas Informasi Bagi Rakyat?”

“Sidang Sengketa Informasi Temuan Dugaan Korupsi 5 Miliar Di Bapenda Sumbar menuju Putusan, Mampukah Komisioner Informasi Sumatera Barat Berikan Hak Atas Informasi Bagi Rakyat?”

Suara Rakyat – LBH Padang adalah organisasi masyarakat sipil yang intens dalam Pembelaan Hak Asasi Manusia, mendorong Percepatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan memilih perannya sebagai Monitor Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya terkait polemik pencabutan perpanjangan SK komisioner KI dengan Surat Keputusan gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 dampak

Selengkapnya »
"Sidang Sengketa Informasi Digelar, Inspektorat Daerah Sumbar Enggan Berikan Informasi Terkait Temuan Indikasi Korupsi di Bapenda Sebesar 5 Miliar"

“Sidang Sengketa Informasi Digelar, Inspektorat Daerah Sumbar Enggan Berikan Informasi Terkait Temuan Indikasi Korupsi di Bapenda Sebesar 5 Miliar”

Suara Rakyat – Padang 25 Maret 2024 digelar sidang ke II permohonan informasi dan data dengan Nomor register : 01/I/KISB-PS/2024. Sengketa informasi ini terjadi antara LBH Padang sebagai Pemohon melawan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon. Sengketa informasi ini muncul berkenaan dengan pengajuan informasi dan data LBH Padang kepada Inspektorat Daerah Sumatera Barat atas temuan dugaan korupsi anggaran 5

Selengkapnya »
Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat mengebiri pemenuhan hak atas informasi rakyat Sumatera Barat

Suara Rakyat – 29 Desember 2023 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan keputusan terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-98-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2023. Keputusan Gubernur Sumatera Barat 555-890-2023 ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Kami menganggap ini adalah proses pembekuan Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat dan berbahaya bagi rakyat dan

Selengkapnya »
Tuntut 6 (Terduga) Pelaku Pelanggaran HAM di Sumatera Barat

Inspektorat Sumbar Tutupi Informasi Publik Dugaan Penyelewengan Dana 5 Miliar oleh Pejabat Bapenda Sumbar

Suara Rakyat – LBH Padang melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Bapenda Sumatera Barat yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak 5 Miliar. LBH Padang mengajukan informasi publik guna peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun itikad baik ini tak digubris dan malah ditutupi oleh Inspektorat Daerah Sumatera Barat. Baca Juga: Terkait Kasus Bapenda Sumbar, Publik

Selengkapnya »